Pemerintah Mendorong Energi Panas Bumi Hadapi Fluktuasi Minyak Dunia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya percepatan pengembangan energi panas bumi guna memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian harga minyak dunia pada Rabu (19/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Pergerakan harga komoditas energi fosil global dinilai sangat rentan terhadap dinamika geopolitik, terutama yang berkaitan dengan jalur perdagangan vital di Selat Hormuz. Ancaman gangguan pasokan energi impor mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis guna mengurangi ketergantungan luar negeri.

Bahlil menyoroti sifat pergerakan harga minyak global yang dapat berubah sewaktu-waktu akibat konflik wilayah strategis.

"Harga daripada minyak dunia, saya umpamakan seperti orang sakit malaria. Pagi bisa turun, malam bisa naik. Tiga hari bisa turun, tujuh hari bisa naik.

Tergantung daripada kesepakatan dan isu yang dibangun antara Selat Hormuz dikuasai oleh siapa dan sudah ditutup atau sudah dibuka," ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan energi asing dianggap Bahlil dapat mengancam independensi suatu negara.

"Bayangkan kalau hampir semua dunia menggantungkan hidupnya di sektor energi gara-gara Selat Hormuz, dimana letak kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa termasuk Indonesia," ujarnya. Sebagai respons atas situasi ketidakpastian tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk menciptakan terobosan energi bersih dari dalam negeri.

Saat ini Indonesia memegang potensi energi panas bumi terbesar di dunia, namun tingkat pemanfaatannya baru menyentuh angka 10 hingga 13 persen. Guna mempercepat realisasi proyek geotermal menjadi pasokan listrik, pemerintah mulai merevisi regulasi serta memangkas berbagai alur birokrasi yang membebankan investasi. "Tidak ada cara lain untuk melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator," ujarnya.