Pemerintah Pangkas Aturan PSEL Percepat Penanganan Sampah Nasional

Pemerintah Republik Indonesia memangkas ratusan regulasi menjadi hanya tiga aturan utama untuk mengakselerasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan perkotaan. Langkah strategis ini diambil guna mengatasi ancaman kelumpuhan total tempat penampungan sampah nasional yang diprediksi terjadi pada tahun 2028 akibat kelebihan kapasitas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan dalam acara Waste to Energy Talks di Jakarta pada Kamis (16/7/2026) bahwa penyederhanaan ini memotong birokrasi panjang yang sebelumnya menghambat pengembang swasta akibat koordinasi lintas lembaga yang rumit. Penanganan darurat diprioritaskan rampung pada 2027 hingga 2028 untuk klaster kota dengan volume sampah minimal 1.000 ton per hari.

"Tugas saya cuma satu, regulasi diperbaiki. Dari ratusan tinggal tiga aturan," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Ia memaparkan bahwa sebelumnya pengusaha harus melalui koordinasi berlapis dengan DPRD kabupaten, bupati, gubernur, DPRD provinsi, hingga berbagai kementerian dan PT PLN (Persero).

"Saya kasih contoh, kalau saya pengusaha mau mengubah sampah menjadi listrik, saya harus menghubungi DPRD kabupaten, bupati, kalau dua kabupaten persetujuan gubernur dan DPRD provinsi," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto kemudian membentuk satuan tugas khusus penanganan sampah dan menugaskan Menko Pangan untuk mengatasi hambatan lintas kementerian.

"Kalau ada hambatan saya tinggal undang. Kalau masih tidak bisa saya atasi, saya lapor. Presiden yang memimpin," katanya.

Akselerasi ini diperkuat lewat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengarahkan investasi melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Yang darurat 2027, 2028 harus sudah selesai. Lainnya 2029," ungkap Zulkifli Hasan.

Proyek ini memicu minat besar dari investor global, di mana seleksi PSEL Tahap Kedua diikuti oleh 85 perusahaan internasional dari Eropa, Tiongkok, Jepang, Korea, Singapura, hingga Timur Tengah.

"Ini ada 85 (perusahaan). Ada yang dari Eropa, ada yang dari China juga ada, dari Jepang, Korea, Singapur, Timur Tengah, jadi jauh lebih diversified," kata Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara.

Para investor swasta tersebut tetap menunjukkan antusiasme tinggi meskipun pemerintah menetapkan kriteria seleksi dan persyaratan yang sangat ketat.

"Rupanya private sector sangat tertarik walaupun kita di situ sudah taruh peraturan Anda harus bawa financing-nya, kedua Anda harus make sure punya track record dengan teknologi," paparnya.

Danantara menerapkan objektivitas tinggi dan melakukan diversifikasi asal negara mitra pengembang guna menghindari risiko konsentrasi sepihak.

"So far prosesnya sangat ketat, Alhamdulillah semua mencoba melobi, Alhamdulliah kita seobjektif mungkin dan kita juga make sure ini bukan satu dua perusahaan saja yang menang," jelas Pandu Sjahrir.

Pembagian pemenang tender disebar ke beberapa konsorsium luar dan dalam negeri demi menjaga stabilitas kemitraan jangka panjang.

"Karena kalau full objectivity, satu pemain menang bisa 3-4 tempat. Tapi kita harus balance, dan nggak bisa dari satu negara. Kalau enggak nanti juga counterparty risk buat kita.

Kalau ada apa-apa kita dengan negara itu. Jadi kita make sure yang ini dari beberapa negara beda," ujarnya lagi.

Selain keterlibatan global, pelaku usaha nasional juga dipercaya memimpin empat dari delapan konsorsium terpilih pada Tahap Kedua untuk mengelola wilayah seperti Medan, Bekasi, Lampung, Serang, Semarang, Surabaya, Bogor, dan Yogyakarta.

"Perusahaan lokal juga memiliki track record yang cukup pas, enggak bisa terlalu kecil nanti bisa menimbulkan risk kepada daerah-barang yang ada. Kita perlu sudah ada track record juga dari perusahan nasional tersebut, paling tidak dalam urusan energi, dalam urusan di local area tersebut," jelas Pandu Sjahrir.

Keterlibatan entitas global terkemuka dinilai menjadi momentum penting bagi penguatan kapasitas industri pengelolaan limbah domestik.

"Kami melihat ini sebagai peluang untuk mempercepat transfer teknologi, membangun kapasitas nasional, dan memperkuat ekosistem industri pengelolaan sampah di Indonesia," ungkap Pandu Sjahrir selaku Chief Executive Officer PT Danantara Investment Management.

Di sisi lain, Direktur Investment DIM sekaligus CEO Denera, Fadli Rahman, menegaskan bahwa penunjukan seluruh mitra usaha dan cadangan didampingi penasihat independen demi menjaga transparansi.

"Penilaian mencakup aspek kredensial pada proyek PSEL, kemampuan finansial, kecepatan implementasi dan komersial, aspek strategis dan pengelolaan risiko, hingga komitmen jangka panjang dan pengalaman eksekusi di Indonesia. Untuk memastikan independensi dan kualitas proses, kami menunjuk penasihat teknis, hukum, dan komersial independen yang mendampingi keseluruhan tahapan evaluasi," tutur Fadli Rahman.

Terkait urgensi ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, mengingatkan pesan Presiden Prabowo bahwa penumpukan sampah tanpa penanganan terpadu akan melumpuhkan total tempat penampungan pada 2028.

"Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas," ujar M Qodari.

Sebagai langkah awal, implementasi perdana dilakukan lewat peletakan batu pertama PSEL Denpasar Raya di Bali bernilai Rp3 triliun yang menggunakan teknologi moving grate incinerator.

"Proyek ini bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan," ucapnya.

Proyek di Bali ditargetkan menjadi percontohan bagi 34 kawasan aglomerasi lain guna menyerap sekitar 1.200 lapangan kerja hijau.

"Ini bukan sekadar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat," kata M Qodari.

Pemerintah berkomitmen memastikan transformasi pembangunan lingkungan masa depan ini berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Ini adalah wujud nyata dari transformasi pembangunan lingkungan yang berorientasi pada masa depan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas ini berjalan cepat dan tepat sasaran," imbuh M Qodari.

Sementara itu, PT PLN (Persero) menjamin fluktuasi pasokan sampah akibat pergantian musim tidak akan mengganggu keandalan sistem kelistrikan karena manajemen telah menyiapkan ruang fleksibilitas.

"Dengan dipandu Danantara, kami berdiskusi dengan calon mitra yang jadi pemenang tender untuk PSEL ini dan kita sudah memetakan, mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, termasuk risiko sampah ini," jelas Suroso Isnandar, Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero).

PLN berkomitmen menyerap seluruh daya listrik yang diproduksi oleh fasilitas PSEL tanpa mengubah bahan bakarnya ke sumber energi lain.

"Namun, seperti kami sampaikan, berapa pun yang akan diproduksi oleh pembangkit listrik sampah ini akan kami serap, sehingga kami yakinkan bahwa sistem listrik tidak terganggu jika ada fluktuasi dari pembangkit listrik sampah ini," ucapnya.

Variasi kualitas dan volume sampah yang masuk saat musim hujan maupun kemarau dipastikan telah diantisipasi sepenuhnya dalam mitigasi operasional operator sistem.

"Jadi kami yakinkan bahwa, terlepas dari kualitas sampah yang masuk dan output dari pembangkit listrik yang idealnya, tentu bisa kita pastikan. Meskipun ada fluktuasi, kami pastikan sistem pembangkit listrik yang ada tidak akan terganggu," tutur Suroso Isnandar.

Pembangunan fisik fasilitas PSEL tahap pertama di Denpasar Raya telah dimulai sejak 8 Juli 2026, sedangkan proyek untuk Kota Bekasi dan Bogor Raya dijadwalkan akan diresmikan dalam waktu dekat.