Pemkot Denpasar dan Buleleng Genjot Pendataan Perlinsos Capai Target

Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, melakukan percepatan pendataan Kartu Keluarga untuk program Perlindungan Sosial demi mengejar target batas akhir nasional sebesar 40 hingga 60 persen pada akhir Agustus 2026.

Hingga awal Agustus 2026, capaian pendataan di Kota Denpasar telah menyentuh angka 21,87 persen dengan realisasi sekitar 35.000 KK dari target awal 111.000 KK, sedangkan rata-rata penginputan data harian berada pada kisaran 2.000 hingga 3.600 KK.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Aryawibawa memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Perlinsos di Graha Sewakadarma, Lumintang, untuk mengevaluasi sekaligus menginstruksikan langkah akselerasi.

"Akibat gangguan sistem, masyarakat yang sudah hadir harus kembali pulang dan dijadwalkan datang keesokan harinya. Namun, tingkat kehadiran pada hari berikutnya tidak lagi semaksimal sebelumnya," kata Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Aryawibawa.

Gangguan pada sistem pusat menjadi salah satu kendala teknis utama di lapangan saat masyarakat telah berkumpul untuk mendaftarkan diri, sehingga jadwal pendataan terpaksa ditunda dan diulang pada hari berikutnya.

"Angka tersebut terus meningkat dengan rata-rata kenaikan sekitar 1 hingga 1.5 persen setiap hari," ujar I Kadek Agus Aryawibawa.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemkot Denpasar memperbanyak agen pendataan, menambah titik layanan, serta menggerakkan organisasi perangkat daerah hingga ke tingkat desa, perbekel, dan kelompok masyarakat seperti sanggar seni, pedagang pasar, serta nelayan.

"Kalau rata-rata kenaikan satu persen per hari, maka sekitar 20 hari ke depan target minimal 40 persen bisa tercapai," tutur I Kadek Agus Aryawibawa.

Struktur adat Bali seperti Balai Banjar dan Balai Desa dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana kumpul warga untuk proses penginputan data secara masif, berbeda dengan metode penjangkauan rumah ke rumah yang diterapkan di wilayah lain.

"Dimana keunggulan utama daerah Denpasar terletak pada keberadaan Balai Banjar dan Balai Desa yang sangat efektif sebagai wadah kumpul masyarakat. Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan hingga 37.000 agen untuk melakukan penyisiran rumah ke rumah (canvassing/door-to-door), struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal," jelas I Kadek Agus Aryawibawa.

Pemerintah Kota Denpasar juga memberlakukan pengawasan berkala tiga kali sehari, yaitu pada pukul 06.00 WITA, 18.00 WITA, dan 22.00 WITA, serta menetapkan ambang batas input harian minimal 2.000 hingga 2.500 KK untuk mengejar target kumulatif 60 persen atau sekitar 90.000 KK.

Langkah penanganan kemiskinan tersebut diprioritaskan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pada kategori Desil 5 dan Desil 6 yang mencakup sekitar 18.000 jiwa di Denpasar, meskipun tingkat kemiskinan daerah tercatat sebesar 2,6 persen dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Pemerintah Kecamatan Kubutambahan turut mendorong percepatan pendaftaran Perlinsos bagi seluruh warga, termasuk melalui sinergi dengan aparatur sipil negara dan jajaran tenaga pendidik.

Camat Kubutambahan I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra mengimbau para guru TK dan SD saat kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia agar segera mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdata melalui perbekel di wilayah masing-masing.

Sekretaris Kecamatan Kubutambahan I Nyoman Budiarsana memimpin apel pagi pegawai untuk menegaskan pentingnya kedisiplinan ASN sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas, sekaligus mengingatkan percepatan pemutakhiran data sosial.

"Melalui pelaksanaan tugas yang disiplin dan bertanggung jawab, kita dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung setiap program dan kegiatan pemerintah, khususnya dalam momentum Bulan Agustus ini," ucap Sekretaris Kecamatan Kubutambahan I Nyoman Budiarsana.

Pendataan Perlinsos di seluruh wilayah Provinsi Bali terus digenjot hingga cut-off akhir Agustus 2026 guna memastikan seluruh bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah tersalurkan secara akurat dan tepat sasaran.