Pemkot Jakarta Timur Larang PKL Berjualan di Jalan Raya Bogor

Pemerintah Kota Jakarta Timur akan memberlakukan larangan total bagi pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan dan trotoar sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, mulai 31 Agustus 2026. Langkah tegas ini diambil untuk mengurai kemacetan dan mengentaskan kekumuhan kawasan.

Keputusan penertiban kawasan tersebut disepakati melalui rapat koordinasi antara Pemkot Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, PD Pasar Jaya, Satpol PP, Sudin Perhubungan, hingga Sudin Bina Marga. Pemindahan aktivitas pedagang dipastikan bakal dilakukan ke fasilitas resmi secara bertahap.

"Mulai tanggal 31 Agustus 2026, tidak diperbolehkan lagi ada aktivitas berjualan di bahu jalan ataupun di atas trotoar Jalan Raya Bogor, Kramat Jati," tegas Wali Kota Jakarta Timur Munjirin dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Pemerintah menepis anggapan bahwa kebijakan penataan kawasan ini mematikan mata pencaharian para pedagang lokal. Seluruh PKL terdampak dialihkan ke lokasi khusus yang sudah disiapkan sesuai aturan.

"Proses relokasi perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan humanis," tuturnya.

Penataan ini mengindikasikan tindak lanjut langsung atas arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna merespons maraknya keluhan masyarakat. Kawasan Kramat Jati diproyeksikan menjadi percontohan pembenahan fasilitas publik di Jakarta.

Setibanya tanggal batas akhir berjualan, Sudin Bina Marga Jakarta Timur bakal merevitalisasi fungsi trotoar untuk pejalan kaki, didampingi percepatan pembenahan saluran air oleh Sudin Sumber Daya Air. Petugas Satpol PP dan Sudin Perhubungan juga siap disiagakan penuh guna mengawasi ketertiban area pascarelokasi.

"Intinya bukan melarang pedagang untuk berjualan, namun kami relokasi kegiatan perdagangan ke tempat yang sesuai dengan ketentuan, dalam rangka menata kawasan," tandasnya.