Pengamat Minta Presiden Prabowo Subianto Perbarui Pejabat Strategis

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan penting dalam memperkuat konsolidasi politik dan kelembagaan pada awal masa pemerintahannya di Jakarta, Senin (3/8/2026). Tantangan tersebut dinilai berkaitan erat dengan kebijakan Presiden dalam menentukan kepemimpinan pada sejumlah jabatan strategis negara di bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Meskipun telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui pemilihan umum, efektivitas jalannya pemerintahan dinilai masih sangat bergantung pada kemampuan membangun koordinasi di berbagai sektor kelembagaan.

"Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, konsolidasi politik dan kelembagaan juga menjadi faktor penting agar seluruh agenda pemerintahan dapat berjalan secara efektif," ujar Amir Hamzah, Pengamat Intelijen dan Geopolitik.

Perhatian publik saat ini tertuju pada posisi Panglima TNI, Kapolri, serta Jaksa Agung yang masih diisi oleh pejabat dari periode pemerintahan sebelumnya. "Panglima TNI masih orang lama. Begitu juga Kapolri.

Jaksa Agung juga perlu dilakukan pergantian. Pergantian itu akan menjadi sinyal bahwa Presiden benar-benar memiliki kekuatan untuk mengonsolidasikan pemerintahannya," ujar Amir Hamzah.

Keberhasilan eksekusi berbagai agenda politik presiden di dalam sistem presidensial sangat dipengaruhi oleh sinergi dengan jajaran birokrasi serta aparat penegak hukum. "Kekuasaan formal belum tentu identik dengan kemampuan menjalankan seluruh agenda politik secara efektif," kata Amir Hamzah.

Selain itu, langkah pergantian pejabat strategis dianggap perlu untuk memberikan penegasan atas independensi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. "Selama persepsi itu masih berkembang, Presiden Prabowo membutuhkan langkah-langkah politik yang mampu menunjukkan independensi dalam mengambil keputusan," ujar Amir Hamzah. Hingga saat ini, pihak Istana maupun Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana perombakan atau pergantian pejabat pada posisi strategis tersebut.