Pengusaha Tanggapi Pergantian Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Kalangan pengusaha menerima langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Selasa (15/9/2026). Penunjukan ini dipandang sebagai wewenang penuh pimpinan negara untuk memperkuat efektivitas jalannya pemerintahan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan pentingnya kelancaran proses peralihan pimpinan di tubuh Kementerian Keuangan agar tidak mengganggu kredibilitas pengelolaan fiskal nasional. Pengusaha berharap stabilitas perekonomian serta kepastian arah kebijakan dapat terus terjaga di mata pasar dan investor.

"Yang paling penting bagi kami adalah agar proses transisi kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia," ujar Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Pengalaman panjang Suahasil Nazara di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk posisi sebelumnya sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dinilai menjadi modal penting. Pengusaha menganggap rekam jejak tersebut memberikan pemahaman institusional yang mendalam untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan.

"Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak," ujar Shinta Kamdani.

Dunia usaha juga mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dikelola secara prudent sekaligus responsif terhadap pemulihan sektor riil. Pengelolaan anggaran yang seimbang diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"APBN perlu tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan, tetapi pada saat yang sama juga harus efektif sebagai instrumen untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil," sebut Shinta Kamdani.

Kejelasan regulasi di bidang perpajakan, kepabeanan, hingga insentif investasi menjadi perhatian utama para pelaku bisnis. Ruang dialog yang terbuka serta komunikasi terukur diharapkan terus dibuka agar perusahaan memiliki kepastian dalam merencanakan ekspansi bisnis.

Tantangan mengelola penerimaan dan belanja negara di tengah kondisi global yang dinamis membutuhkan disiplin tinggi. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada target penerimaan jangka pendek, melainkan juga mempertahankan daya saing industri produktif dalam negeri.

"Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh," kata Shinta Kamdani.

Dukungan atas perombakan posisi Menteri Keuangan ini turut disampaikan oleh Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI). HIPMI menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas instrumen fiskal demi mendorong pergerakan ekonomi riil secara langsung.

"Dunia usaha membutuhkan dua hal berjalan bersamaan: fiskal yang kredibel dan ekonomi yang terus bergerak. APBN yang sehat penting untuk menjaga kepercayaan, tetapi dampaknya juga harus semakin terasa dalam bentuk investasi baru, proyek yang berjalan, usaha yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta," kata Ade Jona Prasetyo, Ketua Umum BPP HIPMI.