Pertamina Perketat Pengawasan Penggunaan Barcode BBM Bersubsidi

PT Pertamina bersama pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di SPBU melalui integrasi sistem digital Subsidi Tepat MyPertamina pada Rabu, 10 Juni 2026. Langkah pengetatan digitalisasi ini dilakukan untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran serta meminimalkan praktik penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerapan kewajiban identitas digital resmi berupa barcode ini kembali mencuat setelah harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan harga.

Sistem digital secara real time akan memindai kode QR dan mencocokkannya dengan nomor polisi, jenis kendaraan, serta riwayat pembelian untuk mencegah penggunaan kode milik kendaraan lain.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian data kendaraan saat pengisian, sistem otomatis menolak transaksi dan kendaraan yang melanggar terancam kehilangan akses terhadap BBM subsidi. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran Subsidi Tepat melalui tiga metode, yaitu via aplikasi MyPertamina, situs resmi, maupun pendaftaran langsung di booth SPBU penyedia layanan.

Dokumen yang wajib disiapkan meliputi KTP, STNK, foto diri, foto kendaraan, foto nomor polisi, serta dokumen KIR khusus bagi kendaraan yang diwajibkan. Proses verifikasi pencocokan data pendaftaran membutuhkan waktu berkisar antara 1 hingga 3 hari kerja melalui aplikasi, serta maksimal 14 hari kerja melalui situs resmi.

Berdasarkan Ketentuan Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020, pembelian harian solar untuk kendaraan roda empat pribadi dibatasi maksimal 60 liter, sedangkan warga yang belum terdaftar hanya dilayani 20 liter per hari. Pertamina mengimbau masyarakat pengguna barcode untuk melakukan penggantian atau reset QR Code secara berkala melalui portal resmi demi menjaga keamanan akun. Kampanye melalui pemasangan spanduk imbauan juga telah disebarluaskan di setiap SPBU di wilayah Mimika untuk mendorong konsumen melakukan pembaruan rutin.

"Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan, kami sudah memasang kampanye di SPBU agar konsumen yang memiliki kendaraan dengan barcode dapat melakukan reset secara rutin," ungkap Junaedi Kalla, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah.

Tindakan preventif ini mendesak dilakukan menyusul adanya kasus penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan pengangkutan 225 liter Pertalite di Merauke yang memakai lima kode QR hasil beli daring. Merespons celah keamanan tersebut, BPH Migas menegaskan pentingnya pembaruan sistem identitas digital agar tidak mudah dimanipulasi. "QR Code ini sekarang masih statis, nantinya akan dibuat dinamis. Dengan sistem dinamis, tidak ada lagi potensi pemalsuan atau duplikasi yang dikembangkan oleh pihak tertentu menggunakan teknologi AI (Artificial Intelligence)," jelas Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas.