Polda Riau Tetapkan PT Musim Mas Tersangka Korporasi Kerusakan Hutan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan korporasi perkebunan kelapa sawit PT Musim Mas sebagai tersangka dalam kasus perusakan hutan di Kabupaten Pelalawan pada Selasa (19/5/2026). Perusahaan tersebut diduga kuat melakukan aktivitas penanaman ilegal di kawasan konservasi hutan dan daerah aliran sungai.

Penetapan tersangka korporasi ini dilakukan setelah penyidik mengantongi kecukupan alat bukti dan hasil penghitungan kerugian dari para ahli. Berdasarkan laporan resmi haisawit.co.id, aktivitas operasional ilegal perusahaan ini telah memicu kerusakan lingkungan hidup yang masif di wilayah Riau.

Penyidik menemukan bahwa perusahaan mengelola lahan dalam skala besar yang menabrak regulasi lingkungan. Berdasarkan hasil penghitungan ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup, total nilai kerugian ekologis akibat aktivitas korporasi kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan tersebut mencapai angka Rp187,8 miliar.

Penyidikan di lapangan mengungkap pelanggaran berat terkait jarak aman sawit dari pinggir sungai. Regulasi lingkungan menetapkan aturan jarak aman perkebunan diwajibkan minimal berjarak 50 meter dari bibir sungai demi menjaga fungsi hidrologis dan mencegah erosi tanah.

Namun, fakta lapangan menunjukkan penanaman pohon kelapa sawit secara masif dilakukan sangat dekat dengan tepi sungai. Jarak tanam yang ditemukan tim penyidik bersama ahli di lokasi konflik lingkungan hanya terpaut sekitar 2 hingga 5 meter dari bibir aliran air.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai apa dampak sawit di pinggir sungai bagi ekosistem lokal. Para ahli lingkungan menjelaskan bahwa penanaman sawit yang terlalu dekat dengan badan air merusak baku mutu tanah, mengeringkan cadangan air permukaan, serta memicu pendangkalan sungai akibat erosi tanpa penahan alami.

Penyitaan Dokumen Perizinan dan AMDAL

Selain pelanggaran batas sempadan air, luasan lahan yang digarap oleh perusahaan juga melanggar ketentuan hukum kehutanan. Luas lahan yang dikelola secara ilegal oleh korporasi kelapa sawit mencapai 29 ribu hektare dan terbukti tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi.

Dalam operasi penegakan hukum ini, tim penyidik bergerak cepat mengamankan seluruh barang bukti administratif di kantor operasional perusahaan. Langkah hukum tersebut dilakukan guna memperkuat berkas penuntutan pidana korporasi di pengadilan.

Penyidik menyita 30 dokumen krusial sebagai barang bukti utama perkara. Dokumen yang disita tersebut termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta surat legalitas perizinan operasional yang digunakan perusahaan selama menjalankan bisnis di Pelalawan.

Daftar Alat Bukti Penyidikan

Polda Riau memastikan proses hukum kasus ini berjalan objektif dengan melibatkan banyak pihak eksternal. Korporasi terancam hukuman denda merusak lingkungan hidup korporasi yang diatur dalam undang-undang pertanahan dan kehutanan demi memulihkan kondisi hutan.

Data pendukung berkas perkara yang dikumpulkan oleh penyidik untuk menjerat pihak manajemen meliputi:

• Pemeriksaan 13 orang saksi yang mengetahui aktivitas operasional lapangan.
• Pengambilan keterangan dari 8 orang ahli pemetaan dan hukum pidana.
• Penyitaan 17 hasil uji laboratorium terkait kerusakan baku mutu tanah.

Tabel berikut merinci rincian parameter kerusakan lingkungan dan barang bukti yang berhasil dihimpun oleh tim penyidik Reskrimsus Polda Riau:

Penyidik saat ini tengah merampungkan pemberkasan tahap pertama untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau. Kepolisian menegaskan akan terus mengejar pertanggungjawaban pidana perorangan terhadap pengurus korporasi yang mengomandoi kebijakan operasional tersebut di lapangan.