Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi yang Sengaja Bakar Lahan di Riau

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin, 24 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas serta mengancam mencabut izin korporasi yang terindikasi sengaja melakukan pembakaran lahan.

Kunjungan Presiden dilakukan guna memastikan penanganan karhutla di Riau berjalan hingga tuntas sekaligus memperkuat sistem pencegahan. Berdasarkan data penanganan sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luasan area yang terbakar berhasil ditekan dari sekitar 16.000 hektare menjadi tersisa sekitar 900 hektare.

Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau, M. Edy Afrizal melaporkan bahwa peningkatan karhutla pada 2026 dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luasan lahan terbakar di Riau mencapai 16.277,50 hektare dengan total 10.514 titik panas yang terdeteksi, di mana 521 di antaranya terkonfirmasi sebagai titik api.

“Dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indra Giri Hilir 2 titik, Indra Giri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, itu di Kerumutan dan Kabupaten Kampar di Rimba Panjang,” ujar Edy.

Edy menambahkan bahwa sebagian besar titik api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan di lapangan.

“Alhamdulillah sudah bisa kita padamkan sehingga tinggal dari saat ini 7 titik tadi yang kami sampaikan sebelumnya,” imbuh Edy.

Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD, hingga kementerian dan lembaga terkait atas keberhasilan menanggulangi 15.000 hektare lahan terbakar.

“Saya kira ini cukup membanggakan, kalian mengatasi 15.000 hektare. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera kerahkan, TNI Polri kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu, tetap waspada untuk ke depan,” ujar Prabowo.

Selain upaya pemadaman, Presiden menekankan pentingnya edukasi pencegahan di tingkat desa agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pemda bersama TNI dan Polri diminta memfasilitasi kelompok tani melalui wadah koperasi serta dukungan Kredit Usaha Rakyat.

“Kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa bantuan bagi masyarakat akan diimbangi dengan tindakan hukum ketat terhadap aktivitas pembakaran liar.

“TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Di organisir melalui kelombok tani. Nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar,” ujarnya.

Di sisi lain, penegakan hukum keras disiapkan bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran, terutama jika didalangi oleh pihak perusahaan. Presiden memerintahkan kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut tuntas indikasi tersebut.

“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta Polisi, Kejaksaan selidiki, Intelligence selidiki,” tegasnya.

Pemerintah memastikan tidak akan segan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi perusahaan yang terlibat.

“Kalau ada indikasi laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya,” kata Prabowo.

Penegasan sanksi tegas tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menindak aktor di balik pembakaran lahan.

“Seluruh izin korporasi itu, kita cabut. Saya tidak main-main,” tegasnya.

Kepolisian ditempatkan sebagai pilar utama dalam mengusut tuntas para pelaku pembakaran lahan di lapangan.

“Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peranan yang sangat penting,” ujar Prabowo.