Prabowo Patok Target Ekonomi Makro dalam RAPBN 2027 di DPR

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada rentang 5,8 persen hingga 6,5 persen di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

Langkah menghadiri rapat paripurna secara langsung di Hari Kebangkitan Nasional ini diambil Presiden Prabowo untuk membeberkan kondisi perekonomian domestik menghadapi tantangan global. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penetapan target nilai tukar rupiah tahun 2027 pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Target tersebut diumumkan saat nilai mata uang dalam negeri sedang mengalami tekanan. Berdasarkan data per 20 Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah hingga menembus angka Rp17.805, setelah pada hari sebelumnya berada di posisi Rp17.719.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah membidik penurunan angka kemiskinan menjadi 6 persen sampai 6,5 persen pada tahun 2027 dari target sebelumnya sebesar 6,5 persen hingga 7,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga diproyeksikan turun ke rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 dirancang cukup konservatif dengan defisit anggaran yang dipatok rendah, yakni antara 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka ini menyusut dari realisasi defisit APBN 2025 yang menyentuh 2,92 persen. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar 13,62 persen sampai 14,80 persen PDB dengan target pendapatan negara 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB.

Merespons rancangan tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sangat agresif dan optimistis di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurutnya, pemerintah wajib mempercepat reformasi iklim investasi dan memberikan kepastian usaha agar sektor swasta bersedia melakukan ekspansi ekonomi.

"Target tersebut cukup optimistis. Kalau ingin tercapai, pemerintah perlu memperkuat peran swasta agar lebih strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi," ujar Eko Listiyanto, Ekonom INDEF.

Eko menambahkan bahwa pembatasan defisit anggaran akan membuat ruang ekspansi belanja negara menjadi lebih ketat. Kondisi tersebut menuntut mesin pertumbuhan ekonomi nasional bertumpu penuh pada investasi dari dunia usaha.

"Kalau belanja pemerintah lebih moderat, maka harapannya pertumbuhan datang dari swasta," kata Eko Listiyanto, Ekonom INDEF.

Di sisi lain, respons pasar terhadap pidato presiden diprediksi akan berjalan rasional. Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menyatakan bahwa pelaku pasar kini cenderung menunggu dan memantau bagaimana realisasi dari seluruh implementasi kebijakan ekonomi yang telah disampaikan oleh pemerintah di hadapan anggota dewan.