Prabowo Perintahkan BPKP Usut Penyelewengan Pejabat Dekat Presiden

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memproses hukum siapapun yang terlibat korupsi, termasuk orang-orang di lingkaran dekatnya. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kepala Negara menceritakan momen saat Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan laporan dugaan penyelewengan uang rakyat dengan penuh keraguan. Prabowo menyoroti adanya oknum yang telah diberikan jabatan penting namun justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Tadi harus terus kita koreksi diri. Saya geleng-geleng kepala, sedih saya, bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting. Begitu dia menjabat, menyeleweng, mencuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat?" kata Prabowo Subianto.

Sikap tegas ini muncul setelah Yusuf Ateh terlihat tertekan saat melaporkan indikasi pelanggaran yang melibatkan pihak-pihak yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Prabowo menekankan bahwa kedekatan personal tidak akan menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum.

"Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar. Heran saya, kenapa dia stres dulu? Karena yang dia laporkan diketahui bahwa itu beberapa orang dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh ditelusuri atau tidak pemeriksaannya, karena dia tahu ini dekat sama presiden," lanjut Prabowo Subianto.

Merespons situasi tersebut, Presiden memberikan jaminan penuh kepada aparat pengawas untuk melanjutkan pemeriksaan tanpa intervensi. Ia mengingatkan bahwa wewenang yang diberikan negara seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab, bukan justru digunakan untuk merasa kebal hukum.

"Dia lihat saya, saya bilang masalahnya apa, ‘Bagaimana Pak petunjuknya?’ Teruskan pemeriksaan! Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberikan kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih menjaga. Bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang adigung adiguna, merasa di atas, dan merasa negara ini bodoh," lanjut Prabowo Subianto.

Dalam laporannya yang dilansir kumparan.com, Prabowo juga menyatakan keheranannya atas tindakan oknum aparat yang masih berani melakukan pelanggaran di tengah penguatan sistem pengawasan digital. Menurutnya, penggunaan teknologi modern saat ini memudahkan deteksi terhadap setiap potensi penyimpangan.

"Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini masih ada yang coba-coba ya. Apa itu, di aparat ya, saya heran. Sekarang ada digital ya, ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan deh," kata Prabowo Subianto.

Selain menyayangkan kerugian negara, Presiden turut menaruh simpati pada beban moral yang harus ditanggung oleh keluarga para pejabat yang terjerat kasus hukum. Ia menilai dampak dari tindakan korupsi sangat menyakitkan bagi orang-orang tercinta di lingkungan pelaku.

"Saya sedih, di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ujar Prabowo Subianto.

Prabowo memastikan komitmen ini berlaku menyeluruh, termasuk bagi kader di internal partai politik yang ia pimpin. Ia meminta publik untuk memantau proses hukum yang telah berjalan terhadap kader Partai Gerindra sebagai bukti nyata konsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi saya katakan, jaminan saya kepada BPKP. Boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. ‘Jadi bagaimana Pak?’ Teruskan, tidak ada. Siapa pun begitu menjabat jabatan negara, berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi, nggak ada," kata Prabowo Subianto.

"Saya sendiri katakan, mau partai sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan. Justru harus memberi contoh," tutup Prabowo Subianto.