Prabowo Resmikan Proyek PLTS 100 GWp di Gilimanuk Bali

Pemerintah Indonesia resmi memulai pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa, 25 Agustus 2026. Peluncuran dan pemancangan batu pertama dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Proyek energi terbarukan ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada 2029 mendatang atas instruksi presiden. Langkah besar tersebut diproyeksikan mampu memangkas biaya efisiensi pengadaan listrik nasional hingga Rp 74 triliun atau sekitar Rp 73,9 triliun per tahun.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa inisiatif ini masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air guna memangkas ketergantungan pada energi fosil.

"Presiden Prabowo Subianto akan melakukan Launching dan Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp pada Selasa, 25 Agustus 2026," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

Untuk tahap awal pada 2026, pemerintah membidik target pembangunan awal sebesar 30 GWp yang berjalan seiring dengan penghentian operasi 13 GW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Dari total potensi energi surya nasional yang mencapai 3.294 GWp, kapasitas terpasang hingga April 2026 baru mencatatkan angka sekitar 1,5 GWp.

"Program ini akan dibangun bertahap: Tahap I 17 GWp, Tahap II 18 GWp, dan Tahap III 30 GWp," jelas Prasetyo.

Sebelumnya pada 2025, pemerintah menyerap anggaran Rp 103,3 miliar untuk merampungkan 15 pembangkit EBT yang terdiri dari 12 PLTS dan 3 PLTMH. Infrastruktur tersebut menyuplai pasokan listrik bagi 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.

Memasuki tahun 2026, ekspansi berlanjut ke 39 lokasi PLTS Terpadu kawasan 3T senilai Rp 450,2 miliar untuk 4.259 rumah tangga, plus 3 lokasi PLTMH senilai Rp 50,4 miliar bagi 464 rumah tangga. Sementara itu, Program Listrik Desa telah menjangkau 1.403 titik di 36 provinsi dengan 220.845 rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan pasang baru listrik (BPBL).

Pembangunan mega proyek ini juga dirancang menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi industri baterai, rantai pasok komponen solar PV lokal, hingga penciptaan lapangan kerja hijau. RUPTL 2025-2034 diperkirakan membuka 1,7 juta kesempatan kerja baru dengan lebih dari 760 ribu di antaranya merupakan lapangan kerja ramah lingkungan.

"Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi," imbuh Prasetyo.