Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan Delapan Duta Besar di Istana

Presiden RI Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan atau letter of credentials dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026). Prosesi penyerahan dokumen diplomatik tersebut berjalan secara tertutup dari peliputan langsung awak media.

Para diplomat yang menyerahkan surat kepercayaan tersebut berasal dari Filipina, Sri Lanka, Republik Ceko, Yunani, Saint Lucia, Korea Selatan, Palestina, dan Lebanon. Agenda ini digelar secara bersamaan demi efisiensi waktu setelah sempat tertunda akibat padatnya jadwal kepala negara.

"Alhamdulillah sudah ya, sudah tadi ya," kata Anis.

Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menjelaskan bahwa ketertutupan acara dari media massa murni disebabkan oleh persoalan teknis di lapangan. Menurut dia, situasi tersebut merupakan hal biasa dan tidak ada sesuatu yang istimewa.

"Delapan [duta besar]. Ada yang dari Asia Tenggara ada Filipina, kemudian dari Asia Selatan ada Sri Lanka, kemudian dari Eropa ada Ceko dan Yunani, kemudian dari Timur Tengah ada Palestina dan Lebanon, kemudian ada dari Korea Selatan sudah tadi. Kemudian dari Saint Lucia, satu lagi ya [negara di kepulauan] Karibia," sambungnya.

Anis Matta menambahkan bahwa Presiden Prabowo menyempatkan diri berdialog dengan setiap duta besar dalam forum yang sama. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan kembali prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Sebenarnya sih itu masalah murni masalah teknis aja," ujar Anis.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh perwakilan negara sahabat terkait keterlambatan penyerahan kredensial. Penundaan ini terjadi karena kesibukan penanganan situasi global sejak masa pelantikan presiden.

"Tadi Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes. Dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini. Sama sekali nggak, murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja sejak dari pelantikan dan situasi focus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh ya," ujar Anis.

Pihak Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi penyerahan surat kepercayaan ini merupakan yang pertama sejak prosesi terakhir pada 7 November 2025. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sempat mengkritik adanya 17 calon dubes yang mengantre berbulan-bulan untuk menyerahkan kredensial.

"Tadi Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda--apa namanya--pemberian kredensial ini, sama sekali enggak," kata Anis.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menyatakan bahwa keterlambatan seremonial ini tidak mengganggu jalannya kerja sama bilateral. Ia memastikan substansi hubungan internasional serta komunikasi dengan para duta besar tetap berjalan dengan baik.

"Murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja sejak dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh," sambungnya.

Sebelum prosesi penerimaan dubes dimulai, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan rencana efisiensi jadwal presiden di Gedung DPR RI, Senayan. Selain menerima duta besar, Presiden Prabowo terjadwal melantik pimpinan Badan Gizi Nasional serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

"Baru berikutnya adalah penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat yang memang sebenarnya sudah direncanakan ini kan masalah waktu ya. Yang kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini," kata Pras di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Mensesneg menjelaskan pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional dilakukan karena adanya pergantian kepengurusan oleh presiden. Jabatan Kepala Badan Gizi Nasional kini diamanahkan kepada Nanik S. Deyang.

“Jadi beberapa agenda beliau di antaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional yang oleh karena sesuatu hal beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Selain merombak pimpinan badan baru tersebut, Kepala Negara turut mengangkat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ke dalam jajaran pemerintahan. Said Iqbal ditugaskan khusus untuk mengawal regulasi ketenagakerjaan.

“Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau (Prabowo) di pemerintahan yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil sumpah prosesi bersamaan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional, yaitu adalah Bapak Said Iqbal yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan langkah merangkul tokoh buruh nasional ini merefleksikan prioritas jangka panjang dari Presiden Prabowo. Pemerintah berkomitmen penuh untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja domestik.

“Sebagai bentuk sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah,” tutur Prasetyo.

Istana memastikan tidak ada nama pejabat lain yang masuk dalam daftar pelantikan sore ini selain pengurus Badan Gizi Nasional dan penasihat ketenagakerjaan. Penegasan ini dikeluarkan guna menepis rumor perombakan menteri Kabinet Merah Putih secara massal.

“Makanya ini saya sampaikan bahwa agendanya hanya dua, yang pelantikan ya, selain yang delapan Duta Besar penyerahan surat tugas,” ujar Prasetyo.

Penyerahan surat kepercayaan para duta besar dilaksanakan tepat selepas rangkaian upacara pelantikan pejabat negara selesai di Istana Negara. Penyerahan instrumen diplomatik resmi ini menandai dimulainya tugas formal kedelapan duta besar asing tersebut di Indonesia.

"Baru berikutnya adalah penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat, yang memang sebenarnya sudah direncanakan, ini kan masalah waktu ya. Kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan, maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta Pusat.

Mensesneg Prasetyo Hadi memaparkan kembali komitmen historis presiden terhadap perlindungan hak-hak buruh nasional. Komitmen tersebut menjadi landasan utama penunjukan Said Iqbal dalam jajaran penasihat kepresidenan.

"Pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan, yang nanti rencananya juga akan bersamaan, diambil sumpah posisi, bersamaan dengan Pimpinan Badan Gizi Nasional. Yaitu adalah Bapak Said Iqbal. Ya, beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh," ujar Prasetyo.

Pelantikan pengurus baru Badan Gizi Nasional sendiri meliputi pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai kepala, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono selaku wakil kepala. Struktur baru ini dibentuk untuk memulihkan tata kelola lembaga pascapencopotan tiga pimpinan lama.

"Sebagai bentuk, sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak 10 tahun yang lalu untuk e terus bersama-sama kita mencari formula untuk memastikan masalah tenaga kerja and masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," ujar dia.