Panglima Jilah Bahas Karhutla dengan Presiden Prabowo di Istana

Panglima Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (28/8/2026) untuk membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Kedatangan Panglima Jilah bersama timnya dari Kalimantan Barat merupakan bagian dari silaturahmi kenegaraan dan diskusi soal karhutla yang menjadi masalah utama di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 23 Agustus 2026, luas karhutla di Indonesia mencapai 72.798 hektare, dengan Kalimantan Barat menjadi provinsi terdampak terbesar yakni 38.310 hektare.

TNI mengerahkan tiga batalyon teritorial pembangunan untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

Panglima Jilah mengatakan peladang sering disalahkan sebagai penyebab karhutla padahal mereka beraktivitas di lahan mineral, bukan lahan gambut yang mudah terbakar.

"Kalimantan Barat itu Karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi. Tetapi, yang menjadi, yang menjadi pemikiran kita itu, peladang itu disalahkan," ujar Panglima Jilah.

Ia menjelaskan bahwa orang berladang tidak menggunakan lahan gambut dan tradisi berladang sudah ada sejak ribuan tahun lalu tanpa pernah menyebabkan kebakaran besar.

"Orang berladang itu di lahan mineral. Jadi, dengan waktu yang bersamaan, akhirnya mungkin orang-orang yang ndak tahu tentang bagaimana berladang, bagaimana kehidupan kami di sana, akhirnya menuduh peladang yang menjadi sumber asapnya," katanya.

"Ribuan tahun yang lalu bahkan. dan tidak pernah kita melihat namanya kejadian-kejadian yang seperti ini karena orang Dayak tidak berladang di lahan gambut. Nah, gambut, gambut itu tebal asapnya. Gambutnya tebal," tegas Panglima Jilah.

Ia juga menyatakan masyarakat adat selalu memantau dan mengawasi lahan yang dibakar untuk ladang agar tidak meluas menjadi kebakaran hutan.

"Jadi, kalau kita membakar, di mana lahan ladang kita dibakar, di situlah kita yang akan monitoring-nya dan itu tidak pernah terjadi namanya ada kebakaran hutan," ucapnya.

"Karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya kalau tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Begitu dia. Kita menjaga," tambah Panglima Jilah.

Ia mengakui ada kemungkinan salah tangkap terhadap peladang yang dikira berkebun dalam konteks karhutla tahun ini dan akan didalami lebih lanjut.

"Kemungkinan ada, tapi kemungkinan salah tangkap. Mungkin ada yang berladang, mungkin dikira berkebun. Nanti akan kita seleksi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada 22 Agustus 2026 memimpin langsung penanganan karhutla di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat, sebagai upaya percepatan penanggulangan bencana yang terus terjadi di Indonesia, terutama di wilayah jalur Cincin Api Pasifik.