Pramono Anung Bantah WFH ASN Jakarta untuk Antisipasi Demo BEM UI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis spekulasi yang menyebutkan bahwa kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi ASN serta pembelajaran jarak jauh untuk sekolah diterapkan demi mengantisipasi demonstrasi di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan skema tersebut murni dijalankan untuk menindaklanjuti arahan Mensesneg dalam rangka merayakan dan memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa (18/8/2026). "Saya yang penting apa yang menjadi arahan (pemerintah pusat) kita jalankan, saya enggak mau berandai-andai itu (kaitannya dengan demo)," ucap Pramono saat ditemui di kawasan Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (18/8/2026).

Landasan pelaksanaan aturan ini mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 87/SE/2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel dan Pembelajaran Jarak Jauh dalam Rangka Merayakan dan Memaknai Kemerdekaan.

Pramono juga menekankan bahwa penyesuaian sistem kerja ini tidak berlaku bagi seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta, terutama sektor pelayanan publik. "Tetapi, terus terang di DKI Jakarta, saya juga meminta bagi yang berhubungan dengan publik, memberikan servis kepada publik, tidak boleh work from home atau work from everywhere. Karena mereka harus ada di lapangan, mereka harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang membutuhkan," ujar Pramono.

Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada hari yang sama. Massa mahasiswa berkumpul terlebih dahulu di FISIP UI sebelum bergerak menuju lokasi aksi di pusat kota.

"Jam 11.00 WIB (berangkat) dari UI (Depok). Jam 13.00 WIB di HI," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (17/8/2026). Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyampaikan bahwa pihaknya membawa delapan tuntutan dalam aksi tersebut. Tuntutan tersebut mencakup penghentian penjajahan negara atas rakyat, pemberantasan KKN, pelaksanaan reforma agraria sejati, penuruan harga bahan pokok dan BBM, hingga evaluasi total PSN serta penghentian program MBG dan KDMP.

Selain itu, BEM UI menuntut pengembalian otonomi daerah, penetapan status bencana nasional untuk Sumatera dan Flores, serta penghentian intervensi TNI-Polri di ruang sipil sekaligus pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan.