Ekonom PermataBank Prediksi Bank Indonesia Kerek Suku Bunga Jadi 5 Persen

Bank Indonesia diprediksi memiliki peluang besar untuk menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur Mei 2026 akibat tekanan berat pada pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah. Proyeksi tersebut disampaikan oleh Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Langkah penyesuaian moneter ini diperkirakan diambil setelah mata uang rupiah sempat merosot hingga menyentuh angka Rp17.733 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, lonjakan imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun yang mencapai kisaran 6,86% turut memperparah kondisi pasar keuangan dalam negeri.

Situasi pasar domestik kian tertekan oleh gejolak eksternal seperti tingginya harga minyak dunia dan penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Josua Pardede mengonfirmasi bahwa potensi peningkatan suku bunga acuan kini terbuka lebar menjelang pengumuman keputusan otoritas moneter tersebut.

"Menurut saya, peluang BI untuk menaikkan BI Rate pada RDG besok sudah meningkat cukup signifikan. Skenario dasar saya adalah BI menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin dari 4,75% menjadi 5,00%," ujar Josua kepada Kontan, Selasa (19/5/2026).

Faktor eksternal lain yang memicu depresiasi aset di negara berkembang adalah bertahannya imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun di angka 4,60%. Hal ini membuat aliran modal keluar dari pasar keuangan Indonesia meningkat secara dinamis.

"Kondisi ini membuat tekanan terhadap aset negara berkembang, termasuk Indonesia, semakin besar," katanya.

Otoritas moneter sebenarnya telah mengoptimalkan berbagai instrumen intervensi untuk menstabilkan kurs, mulai dari operasi valuta asing hingga penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Namun, pasar kini mulai meragukan efektivitas bauran kebijakan moneter yang tidak disertai penyesuaian suku bunga utama.

"Ketika tekanan rupiah terus berlanjut dan pasar mulai mempertanyakan daya tahan stabilisasi hanya melalui intervensi dan operasi moneter, kenaikan suku bunga menjadi sinyal yang lebih kuat bahwa BI memprioritaskan stabilitas," jelasnya.

Kendati demikian, opsi peningkatan suku bunga yang lebih agresif sebesar 50 basis poin dinilai belum mendesak untuk diambil saat ini. Kebijakan ekstrem tersebut baru akan menjadi pilihan utama jika depresiasi nilai tukar rupiah bergerak liar mendekati level psikologis baru.

"Langkah sebesar itu juga berisiko dibaca pasar sebagai tanda kepanikan, sehingga BI kemungkinan lebih memilih kenaikan 25 basis poin terlebih dahulu," ujarnya.

Sentimen negatif yang membebani mata uang garuda tidak hanya bersumber dari eksternal, melainkan juga dipicu oleh kecemasan pasar terhadap kondisi defisit fiskal nasional dan dinamika indeks MSCI. Kondisi tersebut menuntut otoritas moneter mengambil tindakan tegas guna memulihkan kepercayaan para pelaku pasar.

"Artinya, BI tidak hanya merespons kurs, tetapi juga merespons risiko kepercayaan pasar," katanya.

Kebijakan menaikkan BI Rate diproyeksikan mampu meningkatkan daya tarik investasi portofolio di Indonesia dan meredam rambatan inflasi barang impor. Meski begitu, kebijakan pengetatan moneter ini dipastikan membawa dampak ikutan berupa perlambatan ekspansi kredit perbankan.

"Dampaknya bisa lebih terasa pada sektor yang sudah lemah seperti UMKM, properti, otomotif, dan industri yang bergantung pada pembiayaan," jelasnya.

Kondisi pasar obligasi pemerintah juga sedang lesu yang tecermin dari rendahnya total penawaran masuk pada lelang Surat Berharga Negara tanggal 12 Mei 2026 lalu yang hanya mencapai Rp51,4 triliun. Angka rasio penawaran terhadap target sebesar 1,43 kali tersebut menjadi salah satu yang paling rendah sejak awal tahun 2025.

"Karena itu, kenaikan BI Rate harus disertai komunikasi fiskal yang jelas agar pasar tidak hanya melihat kebijakan moneter bekerja sendirian," imbuhnya.