PSBS Biak Terancam Pengurangan Poin Jelang Championship 2026

PT Liga Utama Indonesia (LUI) mengumumkan bahwa PSBS Biak berpotensi mengawali kompetisi Championship 2026/2027 dengan sanksi pengurangan poin pada Senin (24/8/2026) di Jakarta. Sanksi tersebut membayangi Klub Papua ini karena belum memenuhi persyaratan regulasi lisensi klub PSSI serta tidak dapat bermarkas di daerah asalnya.

Kompetisi Championship musim ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 September 2026 hingga 9 Mei 2027. Sebanyak 20 klub peserta dibagi ke dalam dua grup, dengan laga pembuka mempertemukan PSIS Semarang melawan PSPS Pekanbaru di Stadion Jatidiri, Semarang.

Dalam penerapannya, operator kompetisi menegaskan bahwa aturan lisensi klub diperketat guna menyesuaikan standar Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC). PSBS Biak, yang terdegradasi dari Super League, mendaftarkan Stadion Gelora Joko Samudro di Gresik sebagai markas mereka untuk musim depan.

"Dia (PSBS Biak) terdegradasi dari Super League memang kemarin itu kan tidak bertanding di home-nya. Nah, kalau klub tidak bisa menyediakan home, itu akan berangkat (atau mulai bersaing di Championship) dengan poin minus satu," kata General Manager I.League Budiman Dalimunthe.

Manajemen pengelola liga menyebutkan bahwa kegagalan menyediakan kandang di daerah asal secara otomatis memicu sanksi awal. Selain masalah markas pertandingan, terdapat indikasi pelanggaran pada aspek lain yang membuat hukuman dapat bertambah.

"Sebelumnya kan di-sounding sudah ada beberapa klub yang memang sekarang kan regulasinya baru, jadi kalau tidak memenuhi lima aspek, ya, lima aspek club licensing, akan ada pengurangan poin," ujar Budiman Dalimunthe.

Selain masalah infrastruktur kandang, PSBS Biak juga menghadapi kendala pada aspek finansial, termasuk tunggakan upah pemain dan pelatih yang berujung pada sanksi larangan pendaftaran pemain dari FIFA. Kondisi ini membuat akumulasi sanksi klub tersebut berpotensi melonjak.

"Ada yang sudah pasti hukumannya -1, ada yang masih potensi. Jadi potensi itu kalau dalam batas waktu tertentu mereka mampu (memenuhi) club licensing ini dikasih batas tempo ya sampai kapan. Yang utama kan aspek finance, harus ada finance-nya yang cukup memadai, di antaranya kalian mungkin sudah tahu harus setor modal untuk deposit dan segala macam," tutur Budiman Dalimunthe.

Pihak I.League mengonfirmasi bahwa batas waktu pemenuhan dokumen finansial dan lisensi masih dibuka sebelum kompetisi dimulai. Apabila batas waktu tersebut terlewati tanpa penyelesaian, pengurangan poin akan diberlakukan secara resmi di klasemen awal.

"Kalau itu tidak memenuhi kan potensi akan -1. Dan kalau enggak salah sih PSBS itu sudah -4 ya, ada beberapa dari lima aspek tuh ada empat aspek yang tidak terpenuhi kan begitu," ucap Budiman Dalimunthe.

Evaluasi terhadap PSBS Biak berfokus pada lima pilar utama lisensi klub, yakni finansial, legal, personel, infrastruktur, serta keolahragaan. Kegagalan memenuhi empat dari lima pilar tersebut menjadi dasar ancaman hukuman poin minus yang lebih berat.

"Dan kalau tidak salah PSBS itu sudah pengurangan empat ya. Dari lima aspek itu ada empat aspek yang tidak terpenuhi," katanya Budiman Dalimunthe.

Kondisi yang dialami PSBS Biak berbeda dengan situasi Persipura Jayapura yang juga mendaftarkan markas di luar daerah asal, yakni di Sidoarjo. Persipura tidak dijatuhi sanksi pengurangan poin akibat masalah kandang, melainkan menerima sanksi disiplin dari PSSI.

"Jadi dia (Persipura Jayapura) bukan minus satu kalau hitungannya, hitungannya karena sanksi Komdis (PSSI) kan," katanya Budiman Dalimunthe.

Sanksi bagi Persipura merupakan buntut kericuhan suporter saat laga play-off promosi melawan Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe pada 8 Mei 2026. Keputusan Komite Banding PSSI mengharuskan Skuad Mutiara Hitam menggelar laga kandang tanpa penonton sepanjang putaran pertama.

"Jadi, di sini Persipura, koreksi saya ya kalau tidak salah, dia bukan karena stadionnya tidak memadai, karena hukuman pada saat bertanding lawan play-off melawan Adhyaksa, koreksi saya ya, jadi dia bukan minus satu kalau hitungannya," ucap Budiman Dalimunthe.

Pihak pengelola liga memastikan akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dokumen persyaratan seluruh klub peserta sebelum merilis keputusan final terkait status pemotongan poin.

"Kalau klub tidak bisa menyediakan kandang, itu ada minus poinnya. Berangkat dengan minus satu, saya kira ada perbedaan antara Persipura dengan PSBS," tuturnya Budiman Dalimunthe.

Operator kompetisi menegaskan pemeriksaan silang terhadap status sanksi dan lisensi Persipura masih terus berjalan hingga menjelang kick-off kompetisi.

"Kalaupun ada minusnya, nanti kami cross-check, mungkin bukan karena home base-nya, nanti bisa dicek," imbuh Budiman Dalimunthe.

Penjelasan tersebut sekaligus mempertegas pemisahan antara hukuman akibat pelanggaran lisensi klub dengan sanksi disiplin akibat insiden pertandingan.

"[PSBS Biak] sejak Super League musim lalu sudah tidak bertanding di home-nya. Nah untuk musim ini kalau klub tidak bisa menyediakan home [di domisili] maka akan berangkat [di kompetisi] dengan poin minus satu," kata Budiman Dalimunthe.

Persipura dipastikan memilih bermarkas di Pulau Jawa selama putaran pertama guna mempermudah akses mobilitas tim saat melakoni laga sanksi tanpa penonton tersebut.

"Nah, di sini Persipura, koreksi saya kalau salah, dia bukan karena stadionnya tidak memadai ya, tapi karena hukuman saat bertanding play-off lawan Adhyaksa, kena hukuman dari Komdis. Jadi dia bukan minus satu kalau hitungannya, hitungannya karena sanksi Komdis kan. Di putaran pertama tidak boleh jadi tuan rumah," ujarnya Budiman Dalimunthe.

Status hukuman final Persipura masih menunggu konfirmasi tertulis dari verifikasi administrasi liga.

"Kalaupun ada minusnya, nanti kita cross-check ya. Mungkin bukan karena home base-nya ya. Nanti bisa dicek, nanti akan dikirim [lengkapnya]," terang Budiman Dalimunthe.

Proses penyelesaian tunggakan finansial PSBS Biak kini melibatkan badan penyelesaian sengketa nasional dan asosiasi pemain untuk menyelesaikan sanksi larangan transfer FIFA.

"Soal tunggakan gaji tidak dibahas di sini ya, tapi bisa update ke APPI ataupun ke NDRC. Prosesnya kan ada di sana. Prosesnya tidak hanya di Liga Utama, ada keterlibatan NDRC, ada keterlibatan APPI, dan pasti kan ada FIFA ban juga.

Dan juga udah pasti PSBS. Itu yang makanya ya niatnya sudah baik, tapi kan prosesnya tidak bisa simsalabim. Semuanya harus melibatkan beberapa pihak untuk menuntaskan, menyelesaikan semua tunggakan-tunggakan itu," beber Budiman Dalimunthe.