Gerindra dan Sekretaris Kabinet Respons Kritik Kunjungan Luar Negeri Presiden

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait tingginya frekuensi dan anggaran kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026).

Pemerintah menyatakan bahwa perjalanan dinas tersebut penting untuk diplomasi global, sementara efisiensi anggaran telah dilakukan melalui pemangkasan jumlah rombongan delegasi hingga lebih dari separuh dari periode sebelumnya.

Kritik awal disampaikan oleh Dino Patti Djalal melalui video di akun media sosialnya yang menyoroti perbandingan waktu tempuh perjalanan Presiden di luar negeri serta potensi beban anggaran negara yang besar.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Dino juga menyoroti komponen pengeluaran yang besar untuk rombongan pendahulu, transportasi, logistik, pengamanan, hingga uang harian delegasi yang dinilai kurang tepat di tengah tekanan ekonomi domestik.

"Satu perjalanan [Prabowo dan rombongan] keluar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan menilai," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Habiburokhman menilai kritik yang dilontarkan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut tidak konstruktif dan memiliki tendensi serangan politik terhadap pemerintah.

"Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi, seperti Dino Patti Djalal," kata Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Ia menambahkan bahwa di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, kepala negara justru dituntut proaktif melakukan diplomasi langsung demi memperkuat posisi strategis Indonesia.

"Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa, saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekadar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo," sambung Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Habiburokhman berpendapat bahwa aktivitas diplomasi luar negeri sangat diperlukan baik dalam konteks menerima kunjungan maupun mendatangi pemimpin negara sahabat.

"Menurut kami, justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain," ujar Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Lebih lanjut, ia menganggap kurang etis bagi seorang mantan pejabat diplomasi untuk menyerang kinerja politik luar negeri pemerintahan yang sedang berjalan.

"As sebagai mantan Wamenlu juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo," lanjut Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Habiburokhman mengingatkan bahwa tindakan melayangkan kritik dari mantan pejabat berisiko memicu perbandingan performa masa lalu oleh publik.

"Di negara negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kinerja para penerus atau penggantinya. Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja. Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membanding kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat," tutur Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasi atas masukan terstruktur dari Dino, namun meminta agar opini tersebut tidak mengaburkan pencapaian diplomasi yang ada.

"Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita achieve," ujar Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Teddy menjelaskan bahwa kuota rombongan dinas kini dibatasi maksimal 50 hingga 60 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan era sebelumnya yang bisa melampaui 120 orang.

"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir Beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," tutur Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Mengenai pembiayaan operasional logistik, Teddy menegaskan bahwa jika terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran negara, anggaran tersebut ditutupi menggunakan dana pribadi Presiden.

"Masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," jelas Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Teddy menyebut seluruh penentuan prioritas agenda internasional diputuskan secara matang bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dengan mempertimbangkan dinamika krisis global.

"Kalau dulu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," jelas Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Pendekatan kedekatan personal dipandang krusial oleh pemerintah untuk membangun hubungan bilateral yang kokoh yang dapat diandalkan sewaktu krisis mendesak muncul.

"Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," ujar Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Teddy menambahkan bahwa kritik mengenai aspek seremonial merupakan pandangan yang keliru bila merujuk pada hasil nyata kunjungan selama 1,5 tahun terakhir.

"Saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan, ya. Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," ujar Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Pemerintah mencatat sejumlah hasil konkret diplomasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan BRICS serta berbagai kesepakatan strategis lainnya.

"Salah besar kalau dibilang hanya gagah-gahahan atau seremonial. Kita harus melihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," pungkas Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.