Rupiah Menguat ke Posisi Rp18.060 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat ke posisi Rp18.060 per dolar AS pada perdagangan Jumat, 10 Juli 2026. Apresiasi tipis sebesar 0,06 persen ini menghentikan pelemahan tajam mata uang Garuda yang sempat menyentuh level terendah dalam sebulan terakhir.

Berdasarkan data Refinitiv yang dilansir dari CNBC Indonesia, pergerakan positif ini membalikkan situasi pada penutupan perdagangan Kamis, 9 Juli 2026, saat rupiah melemah 0,44 persen ke level Rp18.070 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) terpantau melemah 0,14 persen ke level 100,762 pada pukul 09.00 WIB.

Pelemahan indeks dolar global dipicu oleh kembali meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran di wilayah Teluk. Meski demikian, harga minyak mentah justru turun ke posisi US$71,57 per barel untuk jenis WTI dan US$75,72 per barel untuk Brent akibat kekhawatiran dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, pasar terus mencermati arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve setelah rilis risalah rapat Juni menunjukkan kecemasan para pejabat terhadap inflasi. Kendati demikian, data CME FedWatch Tool menunjukkan peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan akhir Juli merosot menjadi 26,2 persen, sementara data klaim pengangguran mingguan AS tercatat stabil di angka 215.000.

Kondisi eksternal tersebut memengaruhi kebutuhan aliran modal asing di dalam negeri demi menjaga stabilitas moneter nasional.

"Indonesia masih membutuhkan tambahan arus modal asing yang cukup besar agar keseimbangan neraca pembayaran semakin kuat. Oleh karena itu kita tidak boleh cepat berpuas diri," kata Fakhrul dalam catatannya, Kamis (9/7/2026).

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menambahkan bahwa Indonesia memerlukan tambahan investasi asing sekitar US$8 hingga US$11 miliar pada paruh kedua tahun 2026. Minat investor asing tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh langkah konsolidasi fiskal, normalisasi imbal hasil obligasi pemerintah, serta kejelasan arah kebijakan moneter.