Teddy Indra Wijaya Beberkan Pengurangan Rombongan Luar Negeri Presiden

Jumlah rombongan dinas luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto diklaim telah dipangkas hingga lebih dari separuh dari periode pemerintahan sebelumnya demi efisiensi anggaran negara. Keterangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui tayangan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta pada Senin (1/6/2026) untuk merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal.

Pernyataan resmi berdurasi lebih dari enam menit ini memuat delapan poin klarifikasi atas sorotan Dino Patti Djalal di media sosial mengenai frekuensi, protokoler, dan anggaran lawatan kepala negara selama 1,5 tahun terakhir. Istana memprioritaskan pemaparan efisiensi jumlah personel dan transparansi pembiayaan logistik kepresidenan sebagai jawaban utama atas kekhawatiran publik.

Teddy Indra Wijaya mengawali tanggapannya dengan mengapresiasi masukan terstruktur yang diberikan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut selaku sesama tokoh diplomasi.

"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir Beliau (Dino Patti Djalal) adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," ujar Teddy Indra Wijaya.

Pemerintah kemudian meluruskan tuduhan perihal besarnya biaya perjalanan dinas dengan menegaskan kontribusi finansial mandiri dari kepala negara jika terjadi overbudget.

"Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy Indra Wijaya.

Mengenai kuantitas delegasi yang mendampingi Presiden, Sekretariat Kabinet menunjukkan data perbandingan yang memperlihatkan penurunan drastis jumlah personel kepresidenan.

"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi, kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu, Nah, jaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ujar Teddy Indra Wijaya.

Pihak istana juga menanggapi usulan Dino mengenai perlunya pemetaan jadwal lawatan setahun sebelum keberangkatan serta pengumuman rencana kunjungan kepada publik minimal satu minggu hingga satu bulan sebelumnya.

"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Jadi, ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," kata Teddy Indra Wijaya.

Jadwal berkala tahunan mencakup agenda wajib seperti KTT ASEAN, KTT G20, KTT APEC, KTT BRICS, dan Sidang Majelis Umum PBB, sedangkan jadwal mendesak dipengaruhi oleh situasi geopolitik seperti krisis Timur Tengah dan konflik Palestina.

"Presiden Prabowo adalah presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis, sebelumnya ada konflik di Ukraina, Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah. Itu terlibat (Arab) Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, dan lain sebagainya," katanya.

Melalui pola hubungan tersebut, pemerintah menilai komunikasi antarpemimpin dunia harus terus dipelihara secara konsisten dan tidak bisa dilakukan secara mendadak saat krisis terjadi.

"Tidak. Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," ujar Teddy Indra Wijaya.

Pendekatan diplomasi Indonesia saat ini disebut lebih mengedepankan ikatan emosional langsung guna mencapai hasil nyata yang berdampak pada kepentingan nasional.

"Perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Jadi, salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi, kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," kata Teddy Indra Wijaya.

Pemerintah menyatakan tetap membuka diri terhadap seluruh kritik dari berbagai pihak tanpa mengesampingkan hasil-hasil konkret yang telah diperoleh dari diplomasi luar negeri tersebut.