Prof Bahruni Soroti Pentingnya Valuasi Jasa Ekosistem Hutan untuk Kebijakan

Prof Bahruni dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University menyoroti pentingnya valuasi jasa ekosistem hutan agar manfaat ekologis dan sosial yang selama ini tidak terlihat dalam transaksi pasar dapat diperhitungkan dalam kebijakan ekonomi dan tata ruang.

Menurutnya, hutan bukan hanya sumber kayu, tetapi modal alam dan infrastruktur ekologis yang menopang kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan iklim, tata air, penyediaan pangan, dan energi biomassa.

"Valuasi jasa ekosistem diperlukan agar manfaat hutan yang selama ini tidak terlihat dalam transaksi pasar dapat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan," ujar Prof Bahruni dalam Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University, Sabtu (22/8/2026).

Data Food and Agriculture Organization (FAO) 2025 menunjukkan luas hutan Indonesia menyusut dari sekitar 116 juta hektare pada 1990 menjadi sekitar 96 juta hektare pada 2025. Selain itu, sekitar 14,98 juta hektare hutan produksi tidak lagi berhutan.

Bahruni mengatakan valuasi jasa ekosistem hutan akan mendorong restorasi ekonomi hijau kehutanan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2024 mencatat ada sekitar 24 juta hektare hutan yang membutuhkan restorasi.

Prof Bahruni menegaskan valuasi ini bukan untuk menjual alam, melainkan mengukur nilai ekonomi total (total economic value/TEV) ekosistem hutan sebagai dasar membandingkan manfaat ekologis dengan keuntungan ekonomi dari berbagai pemanfaatan lahan.

Hasil penelitian di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menunjukkan potensi aliran manfaat jasa ekosistem mencapai Rp7,292 triliun per tahun. Meskipun kebun sawit bisa memberikan keuntungan pribadi, hutan memiliki manfaat sosial dan ekologis lebih luas.

"Analisis trade-off menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi sawit monokultur dapat meningkatkan keuntungan pribadi, tetapi berpotensi menghasilkan nilai sosial-ekologis negatif akibat hilangnya jasa lingkungan," ujar Bahruni.

Ia menambahkan, peta spasial TEV dapat dipakai dalam perencanaan tata ruang untuk mempertahankan hutan dengan nilai TEV tinggi, sedangkan konversi hutan seperti menjadi kebun sawit harus jadi pilihan terakhir dan memperhatikan batas ekologis.

Restorasi ekonomi hijau juga harus dikembangkan lewat model bisnis berkelanjutan yang tidak hanya memulihkan fungsi ekologis, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan beragam bagi masyarakat.

"Investasi tidak harus menjadi lawan konservasi. Dengan kebijakan afirmatif, kepastian hak atas ruang, dan model bisnis yang adil, investasi dapat menjadi sumber daya untuk membangun kembali modal alam," ucap Prof Bahruni.