AS Resmi Hapus Suriah dari Daftar Negara Sponsor Terorisme

Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada Senin, 24 Agustus 2026. Langkah bersejarah ini mengakhiri status isolasi internasional serta pembatasan ekonomi berat yang membelit Suriah selama 47 tahun sejak 1979.

Keputusan tersebut diambil setelah melewati masa peninjauan Kongres AS selama 45 hari sejak Presiden Donald Trump menyampaikan rencana pencabutan pada 8 Juli 2026. Kebijakan ini juga memulihkan kerangka transaksi keuangan internasional serta menghapus hambatan investasi sektor swasta di negara tersebut.

Selain mencabut status negara sponsor terorisme, Departemen Luar Negeri AS menetapkan pencabutan label organisasi teroris global terhadap Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok yang dipimpin Ahmed al-Sharaa tersebut sebelumnya mengambil alih kekuasaan setelah menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024.

Pemerintah AS menilai langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintahan transisi Suriah dalam menjauhi aksi terorisme dan mengupayakan rekonsiliasi nasional pascaperang saudara yang berlangsung selama 13 tahun.

"Tindakan hari ini akan membantu mendorong investasi tambahan di Suriah guna meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.

Bessent menambahkan bahwa penyesuaian regulasi ini merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden Donald Trump dalam memberikan pelonggaran sanksi ekonomi bagi pemerintahan baru di Damaskus.

"Tindakan-tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas langkah positif dan komitmen lanjutan pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmad asy-Syaraa untuk sepenuhnya menjauhkan Suriah dari tindakan terorisme internasional," kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Rubio menjelaskan bahwa penghapusan status ini membuka jalan bagi warga Suriah menuju pemulihan ekonomi serta integrasi penuh ke dalam sistem perdagangan global.

"Mengakhiri penetapan Suriah sebagai negara pendukung terorisme merupakan langkah bersejarah yang mengembalikan negara ini ke posisi alamiahnya dalam sistem ekonomi global," kata Gubernur Bank Sentral Suriah Safwat Raslan melalui akun X miliknya.

Raslan menegaskan bahwa pihak otoritas moneter Suriah kini fokus merancang dan membangun infrastruktur sistem keuangan nasional yang modern serta terpercaya.

"Tidak ada lagi hambatan bagi investasi, menjalankan bisnis, dan membangun kembali kehidupan ekonomi di Suriah," kata Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani kepada Reuters.

Al-Shibani menyambut baik keputusan Washington yang dinilainya mempercepat proses rekonstruksi fisik serta pemulihan iklim usaha di seluruh wilayah Suriah.

Pemerintah Suriah melaporkan keputusan tersebut sebagai pencapaian besar bagi diplomasi modern negara itu, sebagaimana dilansir dari kantor berita SANA melalui pernyataan Menteri Keuangan Suriah Mohammed Barnieh. Utusan AS untuk Suriah Tom Barrack turut menekankan bahwa momentum ini menandai transformasi Suriah dari sumber ancaman menjadi mitra strategis dalam perjuangan global melawan terorisme.

Meski status negara sponsor terorisme telah dicabut, Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa sanksi individu terhadap Bashar al-Assad, pelaku pelanggaran hak asasi manusia, jaringan perdagangan narkotika, serta kelompok ISIS dan al-Qaeda tetap diberlakukan secara ketat.