Iran Pertanyakan Klaim Kemenangan AS di Tengah Sanksi Baru

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mempertanyakan klaim Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent terkait keberhasilan Washington melumpuhkan kemampuan militer dan program nuklir Teheran pada Senin (24/8/2026).

Kritik tersebut disampaikan Gharibabadi menyusul keputusan Washington yang memobilisasi seluruh instrumen finansial untuk menekan perekonomian Iran, sebagaimana dilaporkan Fars News Agency.

"Pak Bessent, narasi Anda tidak masuk akal. Anda mengatakan kemampuan militer Iran telah ‘dibongkar’, 100 persen pabrik militernya ‘dihancurkan’, dan program nuklirnya ‘dikubur’. Namun untuk menghadapi Iran yang sama, Amerika Serikat kini membutuhkan ‘serangan finansial terbesar dalam sejarah’ dan pengerahan ‘seluruh lembaga serta kewenangan’ yang dimilikinya," kata Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional.

Langkah Amerika Serikat melancarkan tindakan ekonomi tersebut diumumkan oleh Bessent melalui wawancara dengan Financial Times sebagai upaya memutus akses keuangan Teheran.

"Ini kemenangan atau pengakuan atas kekalahan Amerika Serikat?" kata Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menilai sanksi finansial terbaru dari Washington merupakan pengulangan dari pola tekanan yang telah berlangsung selama lima dekade.

"Lihat sejarah lima dekade ini. Kita tidak boleh terlalu mudah terjebak oleh judul-judulnya, mulai dari sanksi yang melumpuhkan, tekanan maksimum, hingga perang ekonomi. Semuanya mengejar satu tujuan, yaitu memaksa sebuah bangsa yang telah memutuskan untuk berdiri di atas kakinya sendiri agar menyerah dan melepaskan hak-haknya," kata Ismail Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Baghaei menegaskan bahwa tekanan ekonomi maupun militer dari pihak luar tidak akan menggoyahkan posisi Teheran dalam mempertahankan hak-hak nasionalnya.

"Bangsa Iran akan kembali menunjukkan bahwa dalam mempertahankan hak-haknya, mereka tetap teguh dan tidak akan mundur," kata Ismail Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Ia juga menambahkan bahwa retorika keras yang terus dikeluarkannya menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perumusan kebijakan di Washington.

"Retorika ini berasal dari keputusasaan yang dihadapi pihak Amerika," kata Ismail Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Teheran menilai bahwa penekanan kembali pada sanksi ekonomi memperlihatkan kegagalan strategi militer Washington sebelumnya.

"Situasi ini menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakajegan dalam pembuatan kebijakan di Amerika," kata Ismail Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Isu ketahanan Iran terhadap tekanan eksternal ini turut mendapat perhatian internasional, termasuk dari Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri saat memberikan pidato pada 17 Agustus 2026.

Megawati menyoroti bagaimana Iran mampu menjaga kedaulatan serta daya tahan nasionalnya di tengah rentetan sanksi ekonomi dan konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari 2026.

Konflik di kawasan tersebut sempat menurunkan volume lalu lintas minyak melalui Selat Hormuz secara drastis dari 21,6 juta barel per hari pada akhir 2025 menjadi 4,9 juta barel per hari pada pertengahan 2026, yang memicu lonjakan inflasi domestik Iran hingga 66 persen pada Juli 2026.