BPS Catat 48 Persen Lansia Indonesia Bergantung Finansial pada Anak Cucu

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tahun 2025 yang menunjukkan sebanyak 48 persen penduduk lanjut usia di Indonesia mengandalkan anak dan cucu sebagai penopang finansial utama di hari tua. Kondisi tersebut memperlihatkan mayoritas lansia masih menjadi beban ekonomi keluarga karena minimnya kesiapan dana pascapensiun. Selain ketergantungan pada keluarga, BPS mencatat 38 persen lansia terpaksa tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan bulanan.

Hanya 9 persen pensiunan yang menyandarkan hidup dari program uang pensiun. Sementara itu, porsi lansia yang memanfaatkan jaminan sosial negara berada di angka 2 persen, serta penerima manfaat dari tabungan atau investasi mandiri hanya sebesar 1 persen.

Secara akumulatif, sebanyak 86 persen pensiunan di Indonesia tidak mandiri secara finansial. Tingginya ketergantungan ini dipicu oleh dominasi pekerja sektor informal, ketidakstabilan penghasilan, hingga kesenjangan literasi keuangan yang membuat pemenuhan dana pensiun terabaikan.

Rendahnya tingkat penghasilan pensiun yang saat ini hanya berada di kisaran 10 hingga 15 persen dari gaji terakhir juga menjadi kendala. Angka ini jauh di bawah standar rekomendasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menetapkan ambang batas ideal sebesar 40 persen. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi dana pensiun di Indonesia baru menyentuh 27,79 persen dengan tingkat inklusi sebesar 5,37 persen. Peserta program pensiun sukarela seperti DPPK atau DPLK juga baru mencakup 3,68 persen atau sekitar 5,43 juta orang dari total 150 juta tenaga kerja.

Untuk merespons tantangan tersebut, industri dana pensiun dijadwalkan menggelar Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026 pada 24 hingga 25 September 2026 di Balai Kartini, Jakarta. Forum ini digagas setelah kampanye Bulan Dana Pensiun yang dilaksanakan sepanjang September 2025. Pertemuan strategis tersebut bertujuan memperluas kesepesertaan program pensiun wajib maupun sukarela serta memacu peningkatan aset kelolaan. IPFS 2026 bakal memfokuskan pembahasan pada penanganan pekerja informal, peningkatan literasi, perbaikan taraf penghasilan pensiun, dan dorongan digitalisasi layanan.