BPS Jelaskan Metodologi Perhitungan Desil Kesejahteraan DTSEN

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan metodologi dan tahapan perhitungan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok desil 1 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Jumat (11/9/2026), dilansir dari Detik Finance.

Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menegaskan bahwa indikator utama dalam penetapan peringkat desil ini berpatokan pada data pengeluaran keluarga, bukan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat.

"Secara intuitifnya adalah kita memiliki namanya me-ranking. Ya ini kan ranking ya, kalau kita bicara desil kan ranking ya. Apa yang harus diranking? Harus ada sesuatu yang harus di-ranking," ujar Setia Pramana, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS.

Ketiadaan data pendapatan secara menyeluruh menjadi alasan BPS menggunakan variabel pengeluaran sebagai acuan utama pemeringkatan tersebut.

"Salah satunya yang di-ranking adalah pengeluaran. Kenapa tidak pendapatan? Karena kita tidak memiliki data pendapatan, sehingga kita lakukan pengeluaran," jelas Setia Pramana, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS.

Dalam penerapannya, estimasi angka pengeluaran memanfaatkan karakteristik individu, rumah tangga, dan pemukiman dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data latih pemodelan statistik guna memprediksi nilai pengeluaran keluarga lainnya.

"Nah, dari yang data yang sudah kita dapatkan tadi, kita gunakan informasi atau karakteristik, kalau bahasa statistik-nya atau bahasa model lah, persamaan, yang bisa kita gunakan untuk bahwa, 'Oh, orang yang punya karakteristik tertentu ini, itu punya pengeluaran yang mungkin sama.' Makanya dianggap sebagai estimate, gitu," tambah Setia Pramana, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS.

Hasil estimasi nilai pengeluaran per kapita tersebut selanjutnya dipakai untuk menyusun urutan tingkat kesejahteraan seluruh keluarga di Indonesia secara bertahap.

"Dari diprediksi tadi, kemudian kita gunakan dari sekian mungkin hasil 90 juta sekian ya, yang tidak punya informasi pengeluarannya, kita gunakan variabel prediktor, penduga, yang karakteristik rumah tangga, kemudian kondisi rumah, juga aset, dan sebagainya, kita gunakan untuk memperkirakan berapa sih dia nilai pengeluaran per kapitanya," jelas Setia Pramana, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS.

Metodologi ini juga memperhitungkan perbedaan geografis dan kondisi sosial-ekonomi lokal, sehingga pemodelan dilakukan khusus pada tiap wilayah dan tidak diratakan secara nasional.

"Bahwa pasti karakteristik daerah pun berbeda-beda antardaerah. Di Jakarta, kita sekarang hidup dalam bubble kita. Kita merasa miskin di daerah kita. Bisa jadi Papua tuh jauh lebih miskin misalkan," tutur Setia Pramana, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS.

Skema pemeringkatan bertingkat dimulai dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi, hingga akhirnya menghasilkan pemeringkatan di skala nasional.

"Tinggal ranking-nya, kita ranking di kabupaten/kota tadi. Nah, kemudian nanti dari ranking kabupaten kita akan masuk ke ranking provinsi, dan sampai ranking nasional. Seperti itu," papar Setia Pramana, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS.

Mengenai adanya potensi kesalahan prediksi atau error dalam pemodelan data, BPS mengakui hal tersebut dapat terjadi secara akademis dan terus melakukan langkah evaluasi perbaikan.

"Kalau kita bicara data, bicara model memang ada error di sana. Error pertama ada dari data, pertama itu. Whatever data yang kita berikan, model yang kita gunakan itu bagus atau tidak, kalau datanya tidak sesuai dengan kondisi lapangan, ya salah," tegas Setia Pramana, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS.