Bupati Aceh Utara Gelar Doa Bersama Hari Damai Aceh

Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menghadiri kegiatan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh di halaman Kantor Bupati Aceh Utara pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB.

Acara peringatan ini ditujukan untuk mengenang perjalanan panjang perdamaian Aceh sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga suasana damai yang telah terbangun selama dua dekade.

"15 Agustus bukan sekadar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan, hingga kini kita bisa merasakan indahnya perdamaian," kata Ayah Wa dilansir dari Serambinews.com, Jumat (14/8/2026).

Jajaran pemerintah daerah merangkul berbagai lapisan masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari alim ulama, pimpinan dayah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Komite Peralihan Aceh (KPA), TNI-Polri, tokoh masyarakat, pemuda, santri, hingga pelajar. Partisipasi seluruh pihak dinilai penting sebagai wujud kepemilikan bersama atas perdamaian.

"Perdamaian bukan hanya catatan sejarah, tetapi amanah yang harus terus kita rawat bersama. Karena itu, kita perlu menjaga persaudaraan dan kebersamaan agar suasana damai di Aceh tetap terpelihara," ujar Ayah Wa.

Para peserta yang hadir diimbau mengenakan busana muslim berwarna putih guna menciptakan suasana khidmat. Khusus untuk jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pakaian tersebut disarankan untuk dilengkapi dengan surban.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kondisi aman yang dirasakan warga Aceh sekaligus menjadi ikhtiar spiritual demi keselamatan Tanah Rencong.

"Mari kita datang bersama menundukkan kepala dan memanjatkan doa agar perdamaian Aceh terus terjaga dan menjadi warisan bagi anak cucu kita. Mari kita rawat perdamaian, kita jaga persaudaraan, dan kita titipkan Aceh dalam doa," kata Ayah Wa.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap momentum peringatan dua dekade perdamaian ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan sarana refleksi sejarah untuk menjaga pembangunan daerah dalam suasana persatuan.