BWS Kalimantan III Pastikan Alur Sungai Barito Masih Bisa Dilalui Kapal

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III memastikan alur utama Sungai Barito di Kalimantan Tengah masih berair sepanjang kira-kira 100 meter dan tetap dapat dilalui armada kapal maupun perahu pada Jumat (21/8/2026). Kepastian tersebut didapatkan setelah BWS Kalimantan III melakukan peninjauan lokasi secara langsung untuk menindaklanjuti tayangan video di media sosial yang memperlihatkan hamparan pasir di area tengah perairan tersebut. Hasil pemantauan mengonfirmasi bahwa penyusutan debit serta penurunan tinggi muka air memang melanda Sungai Barito akibat dampak musim kemarau, sehingga menimbulkan kemunculan gosong pasir di beberapa titik.

Kementerian Pekerjaan Umum menekankan pentingnya langkah cepat penanganan kekeringan demi menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga sekaligus mempersiapkan mitigasi jangka panjang.

"Air merupakan fondasi penting bagi kehidupan dan pembangunan. Karena itu, ketika terjadi kekeringan, pemerintah harus bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang agar masyarakat lebih tangguh menghadapi kekeringan," kata Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Jumat. Pihak BWS Kalimantan III mengklarifikasi bahwa tayangan dokumentasi visual yang beredar luas di tengah publik direkam dari sudut pandang atas Jembatan Kalahien.

Perspektif sudut pengambilan gambar tersebut menciptakan kesan seolah-olah seluruh badan sungai mengering, padahal fenomena gosong pasir hanya terjadi pada area yang tidak teraliri air. "Namun, ketika dilakukan pemantauan langsung, masih terlihat alur utama sungai yang berair dan tetap berfungsi sebagai jalur transportasi sungai," kata Kepala BWS Kalimantan III Sandi Eriyanto.

Sebagai langkah pengawasan, BWS Kalimantan III terus memantau dinamika tinggi muka air dan kondisi alur pelayaran di Wilayah Sungai Barito sepanjang periode kemarau berlangsung. Langkah pemantauan berkala bertujuan untuk memperbarui data lapangan secara akurat guna mengantisipasi hambatan pada aktivitas warga serta operasional angkutan perairan. Pemerintah meminta masyarakat mencermati informasi kondisi perairan secara utuh dan tidak menarik kesimpulan hanya dari satu sudut pandang foto atau video.