Denny Indrayana Kritik Posisi Duduk Wapres Gibran dalam Sidang Kabinet

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Denny Indrayana, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penempatan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).

Denny menilai tata letak duduk tersebut menyalahi aturan protokoler kepresidenan karena menempatkan Wakil Presiden di jajaran bawah dan sejajar dengan para Menteri Koordinator, bukan berdampingan dengan Presiden sebagai satu kesatuan lembaga.

Pakar hukum tata negara tersebut menegaskan bahwa secara yuridis, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai mandat konstitusi negara.

"Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu Lembaga Kepresidenan. Tentu Presiden adalah RI 1, dan Wakil Presiden adalah RI 2. Namun keduanya adalah satu kesatuan konstitusional," tegas Denny Indrayana, Mantan Wamenkumham.

Penempatan posisi duduk pejabat tinggi negara dalam forum resmi dianggap memiliki makna mendalam yang mencerminkan marwah lembaga kepresidenan, sehingga kesalahan teknis dalam pengaturan ruang dapat berimplikasi pada tafsir konstitusional.

"Mendudukkan Wakil Presiden pada posisi di bawah Presiden jelas melanggar protokoler kepresidenan dan konstitusi tidak tertulis bernegara. Terlebih diposisikan sejajar dengan para Menko, kesalahan protokolernya menjadi berlapis-lapis," lanjut Denny Indrayana, Mantan Wamenkumham.

Kritik ini disampaikan sebagai upaya koreksi agar tata kelola protokoler kenegaraan di masa mendatang tetap menjaga wibawa jabatan Wakil Presiden sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Warta Ekonomi.