Dinas PUPR Sulbar Rancang Strategi Kesiapsiagaan Dampak El Nino

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memetakan potensi kekeringan serta mengintensifkan pemantauan infrastruktur sumber daya air pada Kamis, 13 Agustus 2026. Langkah antisipasi dampak fenomena iklim El Nino tersebut dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Wilayah Pulau Sulawesi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Penguatan kesiapsiagaan fisik dilakukan dengan memfokuskan pemeliharaan pada bendung, embung, dan jaringan irigasi guna menjaga keandalan pasokan air untuk kebutuhan masyarakat serta sektor pertanian. Pemetaan kawasan rawan kekeringan di seluruh kabupaten juga diinstruksikan guna mempercepat penanganan di lapangan.

Kepala Dinas PUPR Sulbar Surya Yuliawan Sarifuddin menyoroti pentingnya koordinasi data dan penanganan cepat di lapangan.

"Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya dirasakan masyarakat. PUPR harus memastikan infrastruktur sumber daya air dalam kondisi siap, sekaligus mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan," kata Surya Yuliawan Sarifuddin, Kepala Dinas PUPR Sulbar.

Ia menuturkan bahwa verifikasi kondisi riil menjadi acuan utama dalam menetapkan langkah taktis pencegahan krisis air.

"Koordinasi dan data lapangan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan," kata Surya Yuliawan Sarifuddin, Kepala Dinas PUPR Sulbar.

Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, pengawasan terhadap seluruh sarana pengairan di tingkat daerah terus ditingkatkan secara berkala oleh unit pelaksana operasional.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Sulbar Suriana Zain menegaskan komitmen pihaknya dalam memantau jaringan irigasi daerah secara berkala.

"Kami akan melakukan pemantauan kondisi sumber daya air dan jaringan irigasi, termasuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi mengalami kekurangan air. Data kondisi lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan bersama dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait," kata Suriana Zain, Kepala Bidang PSDA Dinas PUPR Sulbar.

Sebagai bentuk penanganan darurat yang sudah berjalan, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulbar Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mengoperasikan tiga unit mobil tangki air serta dua unit hidran umum untuk mendistribusikan 12.000 liter air bersih ke Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa layanan air berkualitas adalah pondasi utama pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan," ujar Dody.

Penyaluran bantuan air bersih tersebut terus dikoordinasikan secara terpadu bersama pemerintah daerah guna menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga selama musim kemarau.

Kepala BPBPK Sulbar Wahyu Tri Nugroho mengungkapkan bahwa penanganan kondisi darurat harus dilakukan dengan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan.

"Kami berupaya memberikan respons secepat mungkin terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih," ujar Wahyu.

Langkah taktis pendistribusian air darurat ini ditujukan untuk meminimalkan dampak langsung kekeringan pada warga terdampak.

Wahyu menegaskan bahwa bantuan air bersih ini merupakan bagian dari komitmen BPBPK Sulbar untuk memberikan dukungan nyata dalam menghadapi kondisi darurat tersebut.

Integrasi antara bantuan darurat jangka pendek dan perawatan infrastruktur jangka panjang diharapkan mampu menjaga ketahanan pasokan air di Sulawesi Barat.

Ia juga berharap distribusi air ini tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung penanganan dampak kekeringan secara terpadu melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Kementerian Pekerjaan Umum menyiagakan sarana pendukung serta personel tambahan untuk mengantisipasi meluasnya wilayah yang terdampak krisis air bersih.