BMKG Terbitkan Peringatan Dini Kekeringan Puncak Kemarau Agustus 2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan status peringatan dini kekeringan meteorologis kategori Awas di delapan provinsi Indonesia pada periode Dasarian II atau 11 hingga 20 Agustus 2026. Penetapan status Awas ini diterbitkan BMKG seiring masuknya 48,84 persen wilayah daratan Indonesia ke dalam puncak musim kemarau pada bulan Agustus.

Wilayah yang masuk kategori Awas meliputi sebagian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, kategori Siaga dan Waspada meluas ke puluhan kabupaten dan kota di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. BMKG mencatat sebanyak 76,5 persen wilayah Indonesia atau 535 Zona Musim (ZOM) saat ini telah mengalami kemarau.

Hasil pemantauan BMKG pada Dasarian I Agustus 2026 mencatat indeks Indian Ocean Dipole (IOD) bernilai +0,457 dan nilai SSTA di wilayah Nino3,4 sebesar +2,77 yang menandakan fenomena El Nino berada pada intensitas sangat kuat. Curah hujan pada periode tersebut berada di kriteria rendah sebesar 90,79 persen, dengan sifat hujan bawah normal mencapai 87,28 persen. BMKG memperkirakan tidak ada potensi peringatan dini curah hujan tinggi pada Dasarian II Agustus 2026.

Terkait kondisi iklim nasional, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BMKG RR. Rima Eryani mengklarifikasi narasi yang beredar di media sosial mengenai potensi El Nino kuat yang disebut relatif kecil pada paruh kedua 2026.

"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat," tulis RR. Rima Eryani melalui surat resmi BMKG Nomor: e.B/HM.02.00/015/KRH/VIII/2026.

Guna mengatasi potensi ancaman kekeringan yang memburuk akibat potensi IOD Positif pada September hingga Desember 2026, pemerintah mulai menyiapkan langkah pencegahan lapangan.

"BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kekeringan," kata Teuku Faisal Fathani, Kepala BMKG.

Perspektif lain disampaikan oleh Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (PPI ITB) yang mengimbau agar pemangku kepentingan tidak hanya berfokus pada label intensitas fenomena, melainkan pada penerjemahan data iklim menjadi langkah konkret.

"Mulai dari menurunnya produksi pertanian, berkurangnya pasokan air sungai dan waduk, penurunan produksi listrik berbasis tenaga air, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan," sebut Dr Tri Wahyu Hadi, Ketua Tim Pakar PPI ITB.

Mengenai antisipasi perubahan kondisi cuaca di masa peralihan, pihak BMKG mengingatkan adanya potensi kerawanan bencana alam yang perlu diwaspadai masyarakat.

"Sementara memasuki masa peralihan menuju musim hujan, masyarakat perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat dan angin kencang," ujar Dr. A Fachri Radjab, Direktur Perubahan Iklim BMKG.

Dari sektor pertanian, PPI ITB dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat dampak penurunan produksi padi nasional akibat El Nino pada periode 1990–2024 berkisar 0,5 hingga 1,7 juta ton, meski dampaknya berbeda di setiap wilayah.

"Peningkatan kapasitas adaptasi petani menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko tersebut. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan sistem informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim, penyesuaian kalender tanam, penggunaan varietas toleran kekeringan atau berumur genjah, efisiensi penggunaan air, serta diversifikasi tanaman," beber Elza Sumarni, Peneliti Senior Bidang Bahaya dan Risiko Sektor Pertanian PPI ITB dan BRIN.

Ketua PPI ITB menekankan bahwa pola dampak fenomena iklim ini berulang dan dapat diprediksi jauh hari untuk menentukan antisipasi di sektor pangan, sumber daya air, hingga energi.

"Termasuk sektor pangan, sumber daya air, energi, hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Prof Ir Djoko Santoso Abi Suroso, Kepala PPI ITB.

Prof Djoko menambahkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai dampak lokal jauh lebih penting ketimbang lokasi pusat fenomena iklim itu sendiri.

"Yang ingin kami luruskan adalah cara memahami El Nino. Fenomenanya terjadi di Samudra Pasifik, tetapi bagi masyarakat Indoensia yang paling penting adalah mengetahui apa dampaknya di wilayah mereka, seberapa besar risikonya, dan apa yang perlu diantisipasi," imbuh Prof Ir Djoko Santoso Abi Suroso.

Secara teknis, penurunan pasokan air berkembang secara bertahap mulai dari penurunan kelembapan tanah hingga berkurangnya debit air sungai yang mengganggu ketersediaan air masyarakat.

"Terjemahkan prakriraan menjadi keputusan, bukan sekedar informasi," jabar Fikry Purwa Lugiana, Peneliti Bidang Bahaya dan Risiko Sektor Air PPI ITB.