DJP Tindak 38 Wajib Pajak Sektor Baja dan Kumpulkan Rp825 Miliar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menangani 38 wajib pajak di sektor besi dan baja per 26 Agustus 2026. Langkah ini menghasilkan total penerimaan negara mencapai Rp825,28 miliar, seperti dilansir dari Detik Finance.

Penerimaan tersebut terdiri dari Rp326,60 miliar dari penanganan langsung 38 wajib pajak. Selain itu, pengembangan rantai transaksi terhadap 485 wajib pajak terkait menyumbang Rp380,50 miliar, serta pemeriksaan bukti permulaan 20 wajib pajak lainnya menghasilkan Rp118,18 miliar.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa langkah penanganan di sektor ini tidak terbatas pada pemeriksaan semata.

"Penanganannya tidak hanya berbentuk pemeriksaan, tetapi juga mencakup pengawasan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan, hingga penegakan hukum sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing wajib pajak," ujar Bimo dalam keterangan tertulis.

DJP menemukan berbagai modus ketidakpatuhan, seperti penjualan tanpa laporan dan tanpa faktur pajak, pengalihan pembayaran ke rekening nominee, pembayaran langsung pelanggan ke pemasok, hingga penggunaan faktur pajak fiktif.

Otoritas pajak menegaskan tindakan penertiban ini bertujuannya untuk menciptakan keadilan usaha dan kepatuhan yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar target penerimaan negara.

"Prinsipnya, wajib pajak yang patuh harus memperoleh pelayanan dan kepastian. Wajib pajak yang belum patuh kami dorong untuk memperbaiki kepatuhannya. Namun, apabila berdasarkan bukti ditemukan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana perpajakan, DJP akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Bimo.

Rincian status 38 wajib pajak tersebut mencakup 14 wajib pajak dalam tahap case building, 8 dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, 12 pemeriksaan bukti permulaan selesai, 3 dalam pengawasan, serta 1 usul pemeriksaan bukti permulaan yang telah disetujui.