Penerimaan Negara Tumbuh 30 Persen Jaga Kuat Ruang Fiskal Indonesia

Kondisi ruang fiskal Indonesia tetap terjaga kuat berkat lonjakan penerimaan perpajakan yang tumbuh hampir 30 persen hingga akhir Juli 2026. Seperti dilansir dari Detik Finance, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi pemicu utama kenaikan pendapatan negara tersebut pada Kamis (3/9/2026).

Pertumbuhan penerimaan yang signifikan ini sekaligus menahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di level sekitar 0,9 persen sampai akhir Juli 2026.

"Tax collection sampai dengan akhir Juli tahun ini tumbuhnya hampir 30% dibanding tahun lalu. Jadi penerimaan kita kuat. Ruang fiskal juga masih terbuka lebar, cukup kuat. Kalau kita lihat defisit sampai akhir Juli baru 0,9% defisitnya," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan tertulis.

Penguatan pendapatan negara tersebut dicapai tanpa adanya kebijakan penyesuaian tarif maupun pengenaan jenis pajak baru. Pemerintah berfokus pada pembenahan tata kelola serta peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, di samping optimalisasi sistem Coretax yang mulai menunjukkan dampak positif.

"Memang penerimaan kita di atas perkiraan semula, dan itu terjadi tanpa kenaikan tax rate tarif pajaknya tidak naik, tidak ada pajak baru. Saya cukup perbaiki saja kinerja pegawai (Ditjen) Pajak. Sekarang pajak sudah lebih baik kinerjanya, Bea Cukai juga sama. Makanya, saya bisa dapat angka penerimaan yang tinggi," ujar Purbaya.

Dari segi pengeluaran, anggaran negara dipastikan tetap efisien dan dialokasikan ke sektor produktif, serta difungsikan sebagai penahan gejolak ekonomi seperti pemberian subsidi minyak dunia guna menjaga daya beli warga.

"Kita kendalikan belanja-belanja yang tidak perlu dan kita arahkan untuk belanja yang produktif. Sementara itu, daya beli masyarakat tetap kita jaga, termasuk dengan menyerap dampak kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi," tutur Purbaya.

Langkah efisiensi juga diterapkan pada program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp40 triliun sejak awal tahun guna membayar kewajiban cicilan dan bunga.

"Untuk KDMP kita sudah sediakan uang Rp 40 triliun, sudah siap dari awal tahun itu, untuk membayar cicilan dan bunganya. Jadi September ini akan jatuh tempo, saya pastikan uangnya siap untuk dibayar sehingga perbankan tidak goncang," ungkap Purbaya.