DPR RI Dukung Peluncuran Biodiesel B50 Dukung Kedaulatan Energi

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Cek Endra memberikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan program nasional biodiesel B50 pada Kamis, 9 Juli 2026. Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk memperkuat kedaulatan energi sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Program pencampuran biodiesel berbasis kelapa sawit sebesar 50 persen ini telah mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026. Cek Endra menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) serta meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit nasional.

Selama ini ketahanan energi nasional sangat rentan terhadap naik turunnya harga minyak dunia dan ketergantungan pasokan dari luar negeri. Penguatan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik energi global dinilai menjadi dampak positif dari pemanfaatan komoditas sawit domestik ini.

"Saya mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas peluncuran nasional B50. Ini bukan sekadar kebijakan pencampuran biodiesel dengan solar, tetapi merupakan instrumen strategis negara untuk membangun kedaulatan energi, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia," ujar legislator dari daerah pemilihan Jambi itu.

Kepastian regulasi mandatori B50 dipandang telah memberikan arah yang jelas bagi dunia usaha. Menurut Cek Endra, kebijakan ini akan mendorong pelaku usaha mempercepat investasi di sektor bioenergi, mulai dari infrastruktur distribusi, industri pengolahan, hingga pengembangan teknologi.

"Kepastian kebijakan merupakan faktor penting bagi dunia usaha. Dengan adanya mandatori B50, pemerintah memberikan arah yang jelas bagi investor untuk mengembangkan industri bioenergi nasional. Dampaknya bukan hanya terhadap sektor energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya investasi, industri manufaktur, penciptaan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah," tegasnya.

Peningkatan kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk program ini diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi stabilitas harga sawit serta pertumbuhan ekonomi di wilayah penghasil, seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Cek Endra mengingatkan agar hilirisasi industri ini juga mendorong pertumbuhan pabrik pengolahan di daerah agar penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah dapat merata. Komisi XII DPR RI menyatakan komitmen untuk terus mengawal kebijakan ketahanan energi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).