DPR Soroti Ketimpangan di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengkritisi distribusi kesejahteraan masyarakat bawah di tengah capaian pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, sementara pertumbuhan pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39 persen dan meningkat menjadi 5,61 persen pada triwulan I 2026.

Meskipun angka makroekonomi menunjukkan tren positif, data historis mencatat Rasio Gini Indonesia berada di angka 0,375 pada Maret 2025 dan bergerak ke posisi 0,363 pada September 2025, sebelum Kementerian Sosial mencatat angka 0,379 pada periode yang sama.

Marwan Cik Asan mengapresiasi capaian statistik tersebut namun mempertanyakan dampak riil yang dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan seperti petani dan nelayan.

"Angka pertumbuhan ekonomi kita memang baik dan layak diapresiasi. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan itu sudah benar-benar dirasakan rakyat kecil? Faktanya, masih banyak petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat bawah yang hidupnya belum mengalami perubahan signifikan," ujar Marwan Cik Asan.

Marwan menjelaskan bahwa penyerapan investasi saat ini perlu dialihkan pada sektor padat karya yang mampu membuka lapangan pekerjaan formal secara luas.

"Keberhasilan investasi jangan hanya diukur dari nilai investasinya, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat," kata Marwan Cik Asan.

Selain transformasi pada sektor investasi dan perluasan hilirisasi ke sektor rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.

"Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah selalu memiliki satu kesamaan, mereka tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kualitas manusianya," tegas Marwan Cik Asan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dalam pidato di Paripurna DPR juga menyoroti paradoks peningkatan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan kumulatif Produk Domestik Bruto sebesar 35 persen selama tujuh tahun terakhir.

"Pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5 persen tiap tahun, selama 7 tahun kali 5 persen, 35 persen pertumbuhan kita. Harusnya kita tambah kaya 35 persen, tapi apa yang terjadi?" kata Prabowo Subianto.

Prabowo menambahkan adanya kenaikan persentase masyarakat miskin dari yang sebelumnya sebesar 46,1 persen menjadi 49 persen.

"7 tahun kali 5 persen 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1 persen ke 49 persen. 3 persen naiknya," lanjut Prabowo Subianto.

Presiden kemudian melemparkan pertanyaan kepada peserta rapat mengenai fenomena penurunan kelas menengah di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?" tanya Prabowo Subianto.

Merespons situasi kesenjangan ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia merancang lima strategi komprehensif, mulai dari penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, optimalisasi teknologi digital, hingga sinergi multi-pihak.

"Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah serius, tercermin dari Gini Ratio yang mencapai 0.379 pada September 2025. Kementerian Sosial kini merancang strategi komprehensif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata," tulis Redaksi BERNAS AI.

Langkah penanganan ketimpangan ini juga didukung oleh data efektivitas penyerapan APBD nasional yang mencapai 82,1 persen pada tahun anggaran 2025 serta posisi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,91 persen per Agustus 2024.