DPRD DKI Minta SOP TransJakarta Dievaluasi PascaInsiden Penumpang

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menegaskan seluruh warga negara memiliki hak setara dalam mengakses layanan transportasi publik. Penegasan ini disampaikan merespons insiden penurunan penumpang yang menjadi sorotan publik pada Selasa (4/8/2026). Nova menilai tindakan petugas di lapangan tidak boleh dilakukan secara subjektif berdasarkan kondisi fisik atau penampilan seseorang tanpa dasar hukum dan prosedur jelas.

Ia mengingatkan bahwa armada transportasi publik merupakan milik umum. "Transportasi publik itu milik publik. Semua orang punya hak yang sama untuk menggunakannya.

Tidak bisa seseorang diturunkan begitu saja kalau memang tidak melakukan pelanggaran," ujar Nova, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Kriteria penumpang yang dapat dikeluarkan dari moda transportasi, menurut politikus tersebut, hanyalah mereka yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hal ini mencakup tindakan kriminal, membuat keributan, atau melakukan vandalisme yang membahayakan penumpang lain.

Mengenai klarifikasi manajemen TransJakarta yang menyebut penumpang diturunkan karena diduga tunawisma, Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta alasan tersebut dievaluasi. Penumpang yang telah melakukan proses tapping kartu elektronik di halte resmi secara sistem telah memenuhi syarat layanan. "Kalau penumpang itu sudah bisa masuk halte dan melakukan tapping kartu elektronik, berarti secara sistem dia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan layanan. Tidak mungkin dia bisa duduk di dalam bus tanpa melalui proses tersebut," kata Nova, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Manajemen TransJakarta didorong untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan penumpang agar mengedepankan etika dan sikap humanis. Petugas diminta tetap menghormati martabat warga saat memberikan teguran di lapangan. "Jangan sampai terkesan membentak atau mempermalukan orang di depan publik. SOP seperti ini menurut saya perlu dievaluasi karena terkesan berlebihan," ujar Nova, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.