Ekonom Soroti Tantangan Kesejahteraan Indonesia Jelang HUT ke-81

Didik J Rachbini, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyebut transformasi struktur ekonomi perlu dilakukan agar kesejahteraan yang diamanatkan konstitusi dapat tercapai.

Pada 1998, pendapatan per kapita Indonesia sekitar US$ 455, kemudian stabilitas ekonomi dan politik mulai pulih di masa Presiden B.J. Habibie yang berhasil menurunkan nilai tukar rupiah dan memperkuat kebijakan seperti UU Bank Indonesia Independen.

Dalam era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, pendapatan per kapita meningkat hingga US$ 5.000 dan Indonesia masuk dalam kelompok negara ekonomi besar G-20.

Namun, Didik menegaskan, pencapaian tersebut belum menjadikan kesejahteraan Indonesia setara dengan negara lain yang berkembang dalam 4-5 dekade terakhir.

Berdasarkan studi LPEM FEB UI, sekitar 8,5 juta orang turun kelas dari kelas menengah ke bawah, yang menjadi masalah utama kesejahteraan golongan menengah dan bawah di Indonesia.

"Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini," ujar Didik.

Didik juga menyoroti penurunan jumlah tabungan di golongan menengah bawah dan peningkatan signifikan tabungan di golongan atas, yang menunjukkan ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Ketika kelas menengah turun dan tabungan masyarakat tergerus, daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun," tambahnya.

Menurut Didik, kondisi ekonomi yang tidak stabil ini menimbulkan kecemasan masyarakat terhadap masa depan pekerjaan dan pendapatan, yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan politik.

Didik menyarankan agar pemerintah mengutamakan peran negara dalam kebijakan ekonomi dan memperkuat jaringan perdagangan luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Indonesia dalam hal perdagangan luar negeri sudah kalah jauh dengan Vietnam. Ini yang harus dikejar untuk mencapai pertumbuhan 6-7%," pungkas Didik.

Selain itu, perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 disambut meriah oleh masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi mengibarkan bendera merah putih dan mengikuti upacara peringatan di Istana Merdeka, Jakarta.

Pemerintah membuka kesempatan bagi 8.100 peserta dari masyarakat umum untuk hadir langsung dalam upacara detik-detik proklamasi, sementara yang lain dapat menyaksikan siaran langsung melalui media televisi dan daring.

Meski sudah 81 tahun merdeka, masih banyak warga terutama di kota besar yang berjuang menghadapi kemiskinan dan ketimpangan, sehingga keberpihakan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, menurut laporan Kompas.id.