Kementerian ESDM Perketat Penyaluran LPG 3 Kg Sesuai Data DTSEN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memperketat penyaluran LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran dengan merujuk pada data desil di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

Penyesuaian ini bertujuan mengatur penerima LPG 3 kg agar sesuai dengan kelas sosial ekonomi yang tepat, menggunakan data yang sudah tersedia di DTSEN.

Laode juga menegaskan bahwa isu data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sempat menjadi sorotan akan dibahas bersama BPS dan PT Pertamina sebagai tindak lanjut hasil pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.

"Itu salah satu yang akan kami bahas bersama BPS, Pertamina, kami dalam mengimplementasikan hasil pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan," ujar Laode di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Kementerian ESDM juga tengah mengembangkan konversi LPG 3 kg ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai upaya mengurangi konsumsi LPG 3 kg yang terus meningkat, dengan melakukan uji coba tabung CNG 3 kg di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

"(CNG) sedang uji coba 17 tabung di Lemigas. Nanti kita lihat 17 tabung ini unjuk kerjanya seperti apa, sedang dievaluasi dalam waktu 1 bulan ini," tambah Laode.

Data Kementerian ESDM menunjukkan realisasi volume LPG 3 kg pada 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton, melebihi kuota APBN sebesar 8,17 juta metrik ton. Pada 2024, realisasi mencapai 8,23 juta metrik ton, lebih tinggi dari kuota 8,03 juta metrik ton.

Kuota LPG 3 kg untuk 2026 ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton, namun konsumsi diperkirakan mencapai 8,6 juta metrik ton hingga akhir tahun.

"Memang kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa, dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton LPG, dan untuk tahun 2027 tadi juga sudah disampaikan bahwa proyeksi bisa mencapai lebih dari tahun 2026 ini," ujar Laode dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI.