AHY Tegaskan Komitmen Partai Demokrat Jaga Demokrasi dan Hukum

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik terkait komitmen menjaga demokrasi dan netralitas aparatur negara dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

AHY menyoroti pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum yang adil tanpa keistimewaan, serta keterbukaan pemerintah terhadap kritik masyarakat.

Pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan menjadi pelajaran berharga untuk terus mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.

"Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun.

Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ucap AHY.

AHY menekankan bahwa masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama sepuluh tahun memberikan pembelajaran penting tentang tata kelola kekuasaan yang berbatas waktu.

"Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," jelas AHY.

Ia mengingatkan seluruh kader agar memegang teguh tanggung jawab kepada publik meskipun siklus politik dan jabatan terus berganti.

"Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," imbuhnya.

Menurut AHY, pengalaman sejarah tersebut harus menjadi pemodelan utama bagi perjalanan politik partai ke depan.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," ujar AHY.

Ia menegaskan kembali batasan kekuasaan yang tidak boleh dipandang sebagai kepemilikan pribadi.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," jelas AHY.

Ia juga mengingat kembali masa-masa ketika partai harus berada di luar lingkaran kekuasaan.

"Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun," ucap AHY.

Dalam kesempatan tersebut, AHY menegaskan posisi Partai Demokrat saat ini yang berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus kita dukung dan kawal. Yang belum sempurna, kita bantu perbaiki. Dan kita harus tetap jujur terhadap kenyataan yang dirasakan rakyat," kata AHY.

Dukungan tersebut diarahkan untuk kepentingan nasional secara luas dan bukan sekadar kepentingan internal organisasi.

"Sebab yang kita perjuangkan bukan semata-mata keberhasilan satu partai. Yang kita perjuangkan adalah keberhasilan Indonesia," ujarnya.

Kader Demokrat diminta ikut mengawasi efektivitas program-program strategis yang sedang dijalankan pemerintah.

"Program-program strategis pemerintah yang nyata-nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air harus kita kawal, agar tepat sasaran, tata kelolanya baik, tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," kata AHY.

Di samping dukungan pemerintahan, AHY meminta agar kualitas pelaksanaan demokrasi tidak sekadar digantungkan pada prosedur pemilu semata.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta checks and balances yang sehat," ujar AHY.

Transparansi dan kesediaan menerima masukan dinilai sebagai syarat utama bagi pemerintahan yang efektif.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," katanya.

Peringatan keras disampaikan AHY mengenai netralitas seluruh instrumen keamanan dan aparatur sipil negara selama kontestasi politik.

"Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis. TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," tegasnya.

Ia menekankan bahwa legitimasi kekuasaan harus bersumber penuh dari kehendak murni publik.

"Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," pungkas AHY.

Terkait kesetaraan di hadapan hukum, AHY menekankan agar seluruh kader tidak mencari keistimewaan dan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

"Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rakyat mungkin dapat menerima bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tapi rakyat akan sulit menerima apabila hukum tidak berlaku sama," ujarnya.

Penegakan hukum dituntut tidak memandang posisi maupun status sosial seseorang.

"Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaa. Prinsip itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum," lanjutnya.

Prinsip objektivitas juga ditekankan agar kader tidak terbiasa membela pihak bersalah hanya atas dasar pertemanan.

"Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan," tuturnya.

Selain itu, AHY turut menyerukan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan menutup kebocoran kekayaan negara demi kemakmuran rakyat.