Indonesia Incar Kursi Baru di Dewan ICAO dengan Dukungan Internasional

Indonesia mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dengan peluang lebih besar berkat penambahan kursi Dewan dari 36 menjadi 40 kursi, menurut laporan dari Detik Finance.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan pemerintah dan asosiasi penerbangan aktif menggalang dukungan dari berbagai negara di Afrika, Arab, Eropa, serta Asia dan Pasifik.

"Mudah-mudahan kita kali ini yang sudah 25 tahun sejak 2001 hingga 2026 ini belum berhasil menjadi anggota ICAO. Tahun ini pada kesempatan ini dengan penambahan 4 seat, dari 36 menjadi 40 seat bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota ICAO Council," ujar Lukman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Indonesia telah menerima surat dukungan dari sejumlah negara, termasuk Singapura dan Timor Leste, yang disampaikan langsung melalui pertemuan bilateral.

Lukman menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO agar dapat menyampaikan kepentingan nasional secara langsung tanpa harus melalui perwakilan negara lain.

"Jadi kalau dulu kita nitip negara lain untuk menyampaikan ide kita, inisiatif kita, maka dengan duduknya kita sebagai anggota Dewan otomatis kita sendiri yang menyampaikan dan kita tidak perlu negara lain," jelasnya.

Dia juga menyoroti kemungkinan isi yang disampaikan negara lain belum tentu sesuai dengan kebutuhan Indonesia, sehingga kehadiran Indonesia di Dewan ICAO akan memungkinkan pemberian kontribusi yang lebih tepat.

"Karena bisa saja yang disampaikan negara lain bisa saja bukan apa yang disampaikan dari kita. Nah ini yang ketika kita duduk kita bisa menyampaikan dan kita bisa memberikan warna lain di ICAO sesuai dengan apa yang dibutuhkan," tutur Lukman.

Indonesia juga berencana membagikan pengalamannya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penerbangan, pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF), serta teknologi drone kepada negara lain.

Program pelatihan dan peningkatan kapasitas telah diberikan kepada negara-negara Afrika pada periode 2015-2017 dengan nilai sekitar US$ 400 ribu, yang dilanjutkan hingga 2026 dengan nilai serupa.

Indonesia dianggap memiliki kemajuan signifikan dalam pengembangan SAF serta regulasi drone yang mencakup aspek pilot, registrasi, dan navigasi.