Isu Pergantian Kapolri Menguat, Kriteria Calon Pengganti Dibahas

Isu pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menguat di tengah masa jabatannya yang sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun sejak Januari 2021.

Listyo menjadi Kapolri terlama sejak tahun 1960 dan masa jabatannya menjadi sorotan publik, terutama setelah isu ketidakharmonisan dalam koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto muncul terkait beberapa kasus strategis.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai belum adanya pergantian pejabat strategis seperti Kapolri dan Panglima TNI bukan karena kurangnya kewenangan Presiden, melainkan karena adanya perjanjian politik yang dihormati.

"Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik," kata Rocky Gerung.

Menurut Rocky, perjanjian politik memiliki batas waktu dan jika menghambat efektivitas pemerintahan, maka harus dievaluasi. "Kalau sudah dua tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penunjukan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. "Siapapun pilihan presiden, itulah yang terbaik. Karena itu hak prerogatif Bapak Presiden," ujar Sahroni.

Sahroni berharap sosok yang dipilih dapat menjalankan tugas secara bertanggung jawab, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Ical Syamsudin, menyatakan dukungan kepada Komjen Pol Karyoto yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri sejak Agustus 2025 sebagai calon potensial pengganti Kapolri.

Karyoto memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman sebagai Kapolda Metro Jaya dan Deputi Penindakan dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia juga dikenal memiliki hubungan baik dengan berbagai LSM anti korupsi dan organisasi kemasyarakatan.

Meskipun demikian, pemerintah belum mengumumkan secara resmi proses pergantian Kapolri. Nama Karyoto sempat menghilang dari radar pembahasan di lingkungan istana, yang diduga terkait kekhawatiran politik karena kedekatan keluarga dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ical Syamsudin menekankan bahwa Karyoto adalah seorang profesional yang sudah teruji melalui berbagai posisi strategis dan memiliki integritas tinggi dalam penegakan hukum.

Pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra menilai jika Kapolri diganti, penggantinya tetap akan berasal dari kalangan orang dekat Listyo. Dia juga mengkritik koordinasi Listyo yang dinilai kurang harmonis dengan Presiden Prabowo.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan pentingnya regenerasi dalam memilih Kapolri berikutnya. Menurutnya, calon Kapolri ideal berasal dari angkatan yang lebih muda, khususnya lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992 hingga 1994.

Boyamin juga berharap Kapolri baru mampu menuntaskan kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri, serta berani membersihkan praktik korupsi di internal Polri.