Pengadilan Macau Persiapkan Sidang Perdana Keamanan Nasional

Pengadilan Tingkat Pertama (TPI) Macau dijadwalkan menggelar sidang perkara keamanan nasional secara tertutup pada Rabu, 16 September 2026. Peridangan ini menyasar mantan anggota Dewan Legislatif pro-demokrasi, Au Kam San, atas dakwaan tuduhan subversi.

Keputusan penyelenggaraan sidang tertutup ini diambil oleh hakim ketua atas permintaan Kantor Kejaksaan Agung dan konfirmasi dari Komite Pengamanan Keamanan Nasional Wilayah Administratif Khusus Macau. Langkah tersebut diterapkan guna memastikan tidak ada potensi bahaya yang mengancam kepentingan keamanan nasional.

Au Kam San yang ditangkap oleh Kepolisian Yudisial pada Juli 2025 diduga melakukan kolusi dengan kekuatan asing. Mantan anggota dewan periode 2001–2021 sekaligus guru sekolah dasar berusia 69 tahun tersebut terancam hukuman penjara hingga 25 tahun untuk dakwaan subversi, atau maksimal 30 tahun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Macau.

Proses peradilan tertutup ini dimungkinkan setelah Macau memperluas cakupan Undang-Undang Keamanan Nasional pada Mei 2023 dan mengesahkan aturan turunan baru. Pembelaan terhadap terdakwa akan ditangani oleh pengacara yang ditunjuk pengadilan dan disetujui oleh Komite Pengamanan Keamanan Nasional.

Pengacara Au yang berbasis di London, Michael Polak, memberikan kritik terhadap mekanisme peradilan yang bakal berlangsung tersebut.

"Otoritas terlalu malu untuk membiarkan bukti-bukti mereka diperiksa oleh masyarakat Macau atau pers," kata Polak, pengacara Au Kam San.

Polak menilai skema pengadilan ini mengurangi akses pendampingan hukum yang independen bagi kliennya.

"Au bakal dihalangi untuk memerintahkan pengacara independen, yang merupakan ketentuan kunci dari hukum internasional," ujar Polak.

Ia menyoroti keterlibatan lembaga pemerintah dalam seluruh tahapan proses hukum yang dihadapi kliennya.

"Pada intinya, dia akan dituntut oleh otoritas Macau, diadili oleh otoritas Macau melalui peradilan yang patuh, dan 'dibela' oleh otoritas Macau melalui pengacara yang dipilih komite keamanan nasional, yang benar-benar memperlihatkan betapa konyolnya proses ini," kata Polak.

Pihak keluarga mengaku tidak diberikan akses komunikasi maupun izin kunjungan sejak penangkapan Au dilakukan.

"Semua yang kami minta hanyalah peradilan yang adil, proses hukum yang benar, dan agar pengabdiannya selama lebih dari tiga dekade untuk masyarakat Macau tidak dihapus atau dilupakan," kata Cherry, putri Au Kam San.