Jill Lepore Peringatkan Bahaya Negara Buatan yang Dikendalikan AI dan Korporasi

Dunia sedang menuju era di mana kekuasaan negara beralih ke tangan kecerdasan buatan (AI) dan korporasi, demikian peringatan sejarawan Harvard, Jill Lepore. Dalam podcast Hard Fork milik New York Times, ia membahas konsep negara buatan yang secara perlahan menggantikan sistem pemerintahan tradisional, menghilangkan otonomi manusia dalam pengambilan keputusan.

Lepore menjelaskan bahwa dalam tatanan ini, pemerintahan tidak lagi didasarkan pada persetujuan rakyat, melainkan dikendalikan oleh mesin-mesin yang dimiliki korporasi. Meskipun masyarakat belum sepenuhnya hidup dalam negara buatan, ia menekankan bahwa fondasi sistem ini sedang dibangun dan diwujudkan saat ini.

Menurutnya, gagasan ini didorong oleh elite berpengaruh yang meyakini kekuasaan mereka harus melampaui pemerintah dan pemilih. „Karena kenyataannya, apa yang diinginkan masyarakat adalah tidak adanya AI dan tidak adanya pusat data. Jadi, itulah krisisnya,„ ujar Lepore, dikutip dari detikINET, Kamis (27/8/2026).

Lepore mendalami tema ini dalam buku terbarunya, The Rise and Fall of the Artificial State. Ia menggambarkan negara buatan sebagai kemunduran, di mana fungsi-fungsi negara semakin digantikan oleh korporasi yang mengendalikan infrastruktur komunikasi digital. Mulai dari penyebaran berita, informasi pemilu, hingga rekomendasi pemilihan pemimpin, semuanya kini dimediasi oleh kelompok-kelompok kuat ini.

Media sosial menjadi medium dominan yang menggantikan peran televisi dan radio. AI tidak hanya mempercepat terbentuknya negara buatan, tetapi juga memperkuat pengawasan dengan memproses data raksasa yang dikumpulkan dari masyarakat. Orang kini bertanya kepada AI, seperti ChatGPT, tentang siapa yang layak dipilih, alih-alih berdiskusi dengan tetangga, pejabat lokal, atau ahli.

Sementara itu, pesan-pesan politik yang beredar pun kerap ditulis dengan bantuan AI. Keputusan di berbagai tingkat pemerintahan semakin bergantung pada mesin pemikir, yang semakin mengikis peran manusia dalam proses demokrasi.

Retorika pro-AI dari Silicon Valley kerap membingkai kecerdasan buatan sebagai keniscayaan. Salah satu argumennya adalah regulasi menghambat inovasi, sehingga pemerintah dinilai harus melepaskan kendali atas pengembangan AI. Retorika lain menyatakan bahwa teknologi selalu memajukan demokrasi, seolah-olah ancaman nyata yang ditimbulkan AI saat ini akan teratasi dengan sendirinya.

Lepore menegaskan bahwa tidak satu pun dari klaim tersebut benar. Ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap demokrasi yang dibawa oleh AI dan negara buatan adalah nyata dan memerlukan perhatian serius.