Kemendikdasmen Evaluasi TKA dan Ubah Jumlah Soal Matematika 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengurangi jumlah butir soal mata pelajaran Matematika wajib untuk Tes Kemampuan Akademik 2026 tingkat SMA/SMK setelah menerima keluhan murid mengenai keterbatasan waktu pada ujian tahun sebelumnya.

Langkah evaluasi dari kementerian tersebut beriringan dengan sorotan dari parlemen yang meminta agar hasil asesmen menyeluruh dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah dijadikan acuan utama dalam membenahi sistem pengajaran nasional.

Pengurangan jumlah soal ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan ujian terdahulu ketika para siswa merasa kekurangan waktu untuk menyelesaikan materi hitungan tersebut.

"Tahun 2026 ini, InsyaAllah satu soal diberikan alokasi waktu 3 menit. Jadi, dengan 75 menit waktu alokasi yang disediakan adalah 25 butir soal pertanyaan," kata Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati di acara Taklimat Media Hasil TKA jenjang SMP/MTs/sederajat dan SD/MI/sederajat, Selasa (26/5/2026) ditulis Kamis (28/5/2026).

Pihak kementerian juga menyusun klasifikasi materi matematika bagi siswa SMK yang disesuaikan dengan tiga rumpun keahlian spesifik agar mempermudah guru dalam memetakan target pembelajaran.

"Jadi harapannya, guru-guru tidak perlu drilling 'teaching to the test' hanya materi-materi yang sudah ada di TKA saja, tapi memang ritmenya, alurnya, sudah sesuai dengan durasi yang diperlukan dan framework TKA ini sangat terbuka, sangat bisa dipelajari," urai Rahmawati lagi.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti urgensi pemanfaatan data hasil asesmen akademik yang telah terkumpul secara nasional sebagai basis intervensi kebijakan yang presisi oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Data rinci hingga tingkat sekolah dan kompetensi individu sudah di tangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua, pemerintah pusat, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua, benar-benar siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan?" kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data yang dirilis, capaian literasi nasional berada di angka 60 untuk SD dan 60,83 untuk SMP, sedangkan nilai numerasi mencatat angka yang lebih rendah yaitu 43,41 untuk SD dan 40,34 untuk tingkat SMP.

"Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda," ujarnya.

Politisi yang akrab disapa Rerie ini mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus demi program perbaikan pembelajaran pasca-tes agar investasi besar pemetaan kompetensi ini tidak sia-sia.

"Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim," tegas Rerie.

Pola evaluasi kinerja tenaga pendidik juga diminta bergeser fokusnya menuju penguatan kapasitas nalar serta pembentukan karakter integritas para siswa di sekolah.

"Evaluasi bagi para guru harus didorong untuk menumbuhkan nalar siswa bukan sekadar hafalan, serta menanamkan kejujuran atau integritas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dukungan dari lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan transisi sistem ini agar regulasi yang dirancang pemerintah pusat dapat terealisasi secara nyata di lapangan.

"Sistem pendidikan kita butuh komitmen kolektif yang kuat untuk menjalankan kebijakan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan ambisi sesaat. TKA sudah memberi kita peta jalan, sekarang kita semua harus berani melangkah," tuturnya.

Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui ketuanya, Toni Toharudin pada Selasa (26/5), memastikan seluruh rekam data asesmen dari jutaan murid tersebut diposisikan menjadi pijakan kebijakan berbasis bukti.

Kementerian telah menetapkan lini masa resmi TKA jenjang SMA/SMK 2026 yang akan membuka proses pendaftaran pada 18 Agustus hingga 27 September 2026.