Kemenkes Catat 3,4 Juta Terdampak Asap Karhutla di Enam Provinsi

Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 3.405.489 jiwa terdampak langsung bencana asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda beberapa wilayah Indonesia.

Enam provinsi utama telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla untuk mengantisipasi dampak kesehatan masyarakat yang memburuk, menurut Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, dalam konferensi pers, Rabu (26/8/2026).

Provinsi yang menetapkan status siaga darurat meliputi Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Enam provinsi ini mencakup kabupaten/kota terdampak yang berjumlah banyak, seperti Riau dengan 12 kabupaten/kota dan Kalimantan Tengah dengan 14 kabupaten/kota.

Pencemaran udara dari asap karhutla memperburuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Di Sumatera Selatan, tiga kabupaten/kota masuk kategori sangat tidak sehat, sedangkan di Kalimantan Tengah sebanyak empat kabupaten/kota tercatat memiliki kualitas udara sangat tidak sehat.

Buruknya kualitas udara berdampak langsung pada lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan gangguan kesehatan lainnya di wilayah terdampak.

Data Kemenkes menunjukkan peningkatan signifikan kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 3.003 kasus, sementara Kalimantan Barat mencatat total 165.747 kasus ISPA pada periode 1 Januari hingga 7 Agustus 2026.

Di Kalimantan Selatan, tercatat 18.423 kasus ISPA disertai penyakit sekunder seperti diare akut sebanyak 4.107 kasus, pneumonia 1.232 kasus, suspek demam tifoid 1.175 kasus, dan ILI 761 kasus.

Sementara di Provinsi Riau periode 1-23 Agustus 2026 terdapat 2.182 kasus ISPA, 55 kasus asma, 42 kasus iritasi kulit, 16 kasus konjungtivitis, serta 15 kasus pneumonia, dilansir dari Detik Health.

"Akibat kejadian kebakaran hutan dan lahan beberapa provinsi menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, seperti Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ujar Agus Jamaludin, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes.