Kemenpora Perkuat Pembinaan Atlet Disabilitas Bersama NPC Indonesia

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan serta peningkatan prestasi atlet disabilitas Indonesia, seperti dilansir dari Detik Sport.

Dukungan tersebut dijalankan lewat koordinasi berkelanjutan bersama Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (NPC Indonesia) dalam persiapan kejuaraan internasional.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, menjelaskan bahwa pemerintah senantiasa memberi perhatian khusus bagi atlet disabilitas sebagai elemen penting kekuatan olahraga nasional.

"Kemenpora selalu bangga dan memberikan dukungan terhadap atlet-atlet disabilitas Indonesia. Kami juga memiliki kerja sama yang sangat baik dengan NPC Indonesia dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga disabilitas nasional," ujar Surono.

Sinergi ini terbukti dari raihan Kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games 2025 di Thailand, yang mengumpulkan 135 emas, 143 perak, dan 114 perunggu hingga menempati posisi kedua klasemen akhir.

Hasil tersebut melampaui target awal sebesar 82 medali emas.

"Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Target awal kita adalah 82 emas, tetapi atlet-atlet kita mampu memberikan jauh lebih dari yang ditargetkan. Ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, NPC Indonesia, pelatih, dan seluruh ekosistem olahraga disabilitas memberikan hasil yang nyata," sambung Surono.

Menurut Surono, kolaborasi Kemenpora dan NPC Indonesia juga mencakup koordinasi di tingkat daerah untuk menyokong keikutsertaan atlet pada agenda olahraga internasional.

"Kerja sama ini mencakup berbagai agenda, baik ASEAN Para Games, Asian Para Games, maupun agenda olahraga internasional lainnya. Termasuk di dalamnya adalah keikutsertaan atlet tunarungu dalam Deaflympics. Prinsipnya, seluruh program harus kita persiapkan secara terencana agar partisipasi Indonesia memberikan dampak maksimal terhadap prestasi nasional," jelasnya.

Mengenai atlet tunarungu, pemerintah memastikan proses pembinaan serta kompetisi berjalan lewat organisasi bersertifikasi federasi internasional.

"Di hadapan NPC Indonesia dan ICSD( International Committee of Sports for the Deaf) khusus untuk atlet tuna rungu hanya organisasi Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) yang diakui secara internasional dan karenanya hanya PATRIN yang diakui oleh Pemerintah. Karena itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan, dukungan dan fasilitasi harus diberikan melalui organisasi yang memiliki legitimasi sesuai dengan ketentuan organisasi olahraga internasional," tegas Surono.

Ia menambahkan, partisipasi pada kejuaraan dunia merupakan ajang uji coba sekaligus pengumpulan poin kualifikasi Paralimpiade.

"Setiap kejuaraan dunia yang diikuti pada prinsipnya merupakan bagian dari proses try out dan pengumpulan poin serta peringkat yang diperlukan untuk mengejar kualifikasi menuju Paralimpiade. Karena itu, keikutsertaan dalam sebuah kejuaraan harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu bagaimana kompetisi tersebut berkontribusi terhadap target prestasi Indonesia," ujarnya.

Penentuan kejuaraan single event yang diikuti pun memerlukan perencanaan bersama antara Kemenpora dan NPC Indonesia.

Surono menekankan pentingnya tata kelola olahraga disabilitas yang patuh pada Statuta International Paralympic Committee (IPC) serta bylaws International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).

"Dengan koordinasi yang baik serta kepatuhan terhadap Statuta International Paralympic Committee atau IPC dan, khusus untuk olahraga tunarungu, ketentuan atau bylaws ICSD, maka pembinaan, penganggaran, dan dukungan pemerintah dapat diarahkan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran," tutur Surono.

Pemerintah juga fokus membangun ekosistem pembinaan berkelanjutan, mulai dari pemusatan latihan hingga pemberian penghargaan prestasi.

"Komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia sangat konsisten. Dukungan pemerintah diberikan mulai dari proses pembinaan, fasilitas latihan, pemusatan latihan, keberangkatan ke kompetisi internasional, sampai penghargaan atas prestasi atlet," katanya.

Langkah nyata tersebut diwujudkan lewat pembangunan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai pusat pembinaan atlet paralimpiade.

Selain fasilitas, pemerintah menyalurkan pembiayaan kontingen untuk ajang ASEAN Para Games 2025 dan Asian Para Games 2026.

"Kita juga memberikan dukungan pembiayaan untuk keberangkatan dan keikutsertaan atlet pada multi-event internasional. Pada ASEAN Para Games 2025, pemerintah juga memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan atas prestasi atlet. Bonus tersebut disalurkan langsung kepada para penerima , melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia, dan total penghargaan bagi peraih medali mencapai lebih dari Rp350 miliar," kata Surono.