Kemensos Evaluasi Penerima Bansos dan Percepat Pemutakhiran Data 2026

Kementerian Sosial melakukan percepatan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran PKH tahap 2 dan BPNT periode April hingga Juni 2026 tepat sasaran. Langkah ini diambil sekaligus untuk mengevaluasi kelayakan keluarga penerima manfaat yang terindikasi menyalahgunakan bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah kini memajukan jadwal penerimaan data pemutakhiran dari daerah untuk mempercepat proses birokrasi distribusi bantuan. Berdasarkan laporan Kompas TV, perubahan jadwal ini bertujuan agar validasi informasi berjalan lebih awal setiap bulannya.

"Biasanya data itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan. Tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Percepatan ini diharapkan dapat memberikan ruang waktu yang lebih luas bagi perbankan dan PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan dana kepada masyarakat yang terdaftar. Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data hasil pemutakhiran tersebut sebagai landasan utama penyaluran.

"Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya," ujar Gus Ipul.

Selain percepatan administratif, Kementerian Sosial bertindak tegas dengan mencoret 75 keluarga penerima manfaat (KPM) pada triwulan kedua 2026. Keputusan ini diambil setelah ditemukan indikasi penggunaan dana bantuan untuk aktivitas judi online oleh para penerima tersebut.

"Dengan waktu yang lebih banyak untuk penyaluran, kita harapkan prosentase penyalurannya terus meningkat," ujar Gus Ipul.

Meskipun terdapat pelanggaran, jumlah KPM yang dicoret karena kasus serupa diklaim mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Gus Ipul membeberkan perbandingan data antara triwulan pertama dan kedua pada tahun berjalan.

"Untuk tahun 2026 ini ada 11 ribu lebih KPM yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret," kata Gus Ipul pada Selasa (12/5/2026).

Kemensos memberikan peringatan keras bahwa keterlibatan dalam judi online akan berujung pada sanksi pemutusan bantuan secara permanen. Gus Ipul menilai tren penurunan angka pelanggaran ini sebagai indikasi positif dari pengawasan yang dilakukan.

"Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa," ujarnya.

Besaran bantuan PKH pada tahun 2026 diberikan bervariasi sesuai dengan klaster kebutuhan penerima yang mencakup bidang kesehatan dan pendidikan.

Masyarakat yang ingin memverifikasi status kepesertaan dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan NIK sesuai KTP dan kode captcha yang tersedia. Sistem akan menampilkan detail bantuan, status pencairan, serta pengelompokan desil penerima secara transparan.