Kemensos Pangkas Birokrasi Bansos Lewat Desil DTSEN dan Aplikasi Digital

Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai standar baru penyaluran bantuan sosial reguler pada tahun anggaran 2026. Langkah pemutakhiran berbasis digital ini berhasil memotong jalur birokrasi sekaligus mempercepat waktu tunggu antrean masyarakat hingga lebih dari 70 persen.

Integrasi data berskala nasional ini menyatukan basis data DTKS, Regsosek, dan P3KE dengan sistem kependudukan milik Ditjen Dukcapil untuk membagi tingkat kesejahteraan menjadi sepuluh tingkatan desil. Masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 ditetapkan sebagai sasaran utama penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai.

Berdasarkan pembagian tersebut, desil 1 dikategorikan sebagai kelompok sangat miskin, desil 2 kelompok miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 merupakan kelompok rentan miskin. Sebaliknya, warga di dalam kategori desil 5 ke atas tidak lagi menjadi prioritas bansos reguler karena kondisi finansialnya dinilai sudah lebih stabil.

Pemerintah menetapkan regulasi nilai bantuan untuk program BPNT sebesar Rp200.000 setiap bulan atau mencapai Rp2.400.000 per tahun untuk tiap keluarga penerima manfaat. Sementara untuk skema PKH, nominal dana yang disalurkan bervariasi mengikuti komponen tanggungan seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar, lansia, serta disabilitas berat.

Seluruh pergerakan data kepesertaan kini dapat dipantau langsung secara transparan oleh publik melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau via aplikasi Cek Bansos. Pengguna diwajibkan melakukan registrasi menggunakan nomor kartu keluarga dan NIK, serta menuliskan format RT dengan 3 angka guna menghindari penolakan otomatis oleh sistem.

Kementerian Sosial bekerja sama dengan bank penyalur Himbara untuk mengantisipasi status gagal transfer yang kerap dipicu oleh perbedaan minor penulisan nama di e-KTP dan buku tabungan. Jika kendala administratif ini terjadi, masyarakat diimbau segera melapor ke pendamping sosial kecamatan agar dana bantuan tidak hangus dan kembali ke kas negara.