Kortas Tipidkor Polri Bantah Kriminalisasi Mantan Wakapolri Oegroseno

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri membantah tuduhan kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri Komjen (Purn.) Oegroseno dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) pada Senin (20/7/2026).

Kepala Bagian Operasi Kortas Tipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi menegaskan bahwa seluruh proses hukum dijalankan secara profesional dan mengacu pada regulasi yang berlaku.

"Tidak ada sama sekali (upaya kriminalisasi terhadap Oegroseno). Kami jamin bahwa penegakan hukum ataupun pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Kortas Tipidkor berdasarkan hukum dan aturan yang ada," kata Ahmad Yusuf Afandi, Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa penanganan perkara yang melibatkan pengadaan lahan di Lembang dan Ciputat ini masih berada dalam koridor hukum acara yang sah.

"Saat ini masih penyelidikan, jadi yang namanya penyelidikan seusai KUHAP menentukan ada tidaknya tindak pidana. Jadi sabar saja nanti akan kita rilis apabila ada tindak pidana," ujar Ahmad Yusuf Afandi, Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri.

Di sisi lain, Komjen (Purn.) Oegroseno merasa dirinya menjadi target kriminalisasi setelah menerima surat undangan klarifikasi resmi dari pihak Kortas Tipidkor Polri terkait proyek periode 2010–2014 tersebut.

"Dapat surat undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri berkaitan dengan apa? Disebutkan bahwa yang pertama adanya laporan informasi tentang penyelidikan pengadaan dan pembelian tanah pada tahun 2011 di Lembang (untuk) Sespim Polri," kata Oegroseno, Mantan Wakapolri.

Mantan Kalemdiklat Polri ini menduga bahwa langkah pemanggilan dirinya berkaitan erat dengan sikap kritisnya terhadap sejumlah penanganan kasus korupsi dan isu ijazah palsu.

"Tidak mungkin jabatan pangkat yang berada di bawah saya, berani melakukan hal seperti ini. Jadi saya patut menduga dan kuat sekali diduga, ini adalah perintah langsung dari orang yang jabatannya lebih tinggi dari jabatan Wakapolri," kata Oegroseno, Mantan Wakapolri.

Oegroseno membeberkan bahwa perluasan lahan menggunakan dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25 miliar dari total Rp121 miliar demi menambah aset negara.

"Tidak pernah ada pengadaan tanah pengganti. Buat apa tanah pengganti? Yang saya minta dari dana hibah DKI sebesar Rp121 miliar, Rp25 miliar digunakan untuk menambah luas lahan di Lembang. Jadi aset Polri bertambah, aset negara juga bertambah," kata Oegroseno, Mantan Wakapolri.

Ia juga mempertanyakan urgensi penyelidikan perkara yang baru dipersoalkan kembali oleh aparat penegak hukum setelah berselang sekitar 15 tahun.

"Sekarang ada indikasi dituduh dugaan korupsi 15 tahun yang lalu. Silakan dilakukan penyelidikan, tapi pelajari dulu hukum acara pidana. Pidananya apa?

Perbuatan pidananya apa? Sebutkan dulu kerugian negaranya," kata Oegroseno, Mantan Wakapolri.

Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Oegroseno yang menilai kepolisian seharusnya fokus pada penegakan hukum yang murni tanpa mencari-cari kesalahan purnawirawan.

"Saya ingin Polri itu sebagai aparat negara, bukan mencari-cari kesalahan seperti ini. Mohon maaf kalau saya agak emosi sedikit," kata Oegroseno, Mantan Wakapolri.

Ia menambahkan bahwa keaktifannya berbicara mengenai persoalan hukum semata-mata ditujukan untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat luas.

"Kita ini purnawirawan tidak minta dihormati, tapi kalau dikriminalisasi kita juga bisa bicara. Kalau saya bicara tentang hukum saya bicara untuk edukasi publik," kata Oegroseno, Mantan Wakapolri.

Sebagai penutup, ia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum secara terbuka seraya meminta perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.

"Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo bisa mendengar. Saya tidak takut. Saya Bhayangkara yang anti-kriminalisasi. Tapi kalau saya dikriminalisasi, saya juga akan melawan," kata Oegroseno, Mantan Wakapolri.