KPIT Tuntut Kemendiksaintek Hapus Syarat Desil KIP Kuliah

Ratusan mahasiswa dari Koalisi Pemuda Indonesia Timur menggelar aksi demonstrasi Jilid II di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta untuk menuntut penghapusan indikator desil dari syarat pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Massa menilai penerapan sistem desil dalam penyaringan penerima bantuan pendidikan tersebut masih bermasalah dan tidak tepat sasaran. Sejumlah mahasiswa dari keluarga berekonomi lemah dilaporkan justru terdata masuk ke dalam kategori desil 5 hingga 6.

Penanggung jawab aksi menyatakan penetapan desil tersebut berpotensi menggagalkan hak mahasiswa kurang mampu untuk memperoleh akses bantuan pendidikan tinggi dari pemerintah.

"Kami mendesak Kementerian Pendidikan agar secepatnya menghapus desil dalam persyaratan penerimaan KIP terhadap mahasiswa baru," tegas Edrian Saputra.

KPIT menyoroti latar belakang keluarga mahasiswa yang terdampak, di antaranya berprofesi sebagai petani, tukang, hingga pekerja harian. Kelompok tersebut juga mencatat terdapat keluarga yang belum pernah menerima bantuan sosial, namun tetap tergolong dalam desil 5 sampai 6.

"Adik-adik kami tidak meminta apa pun selain desil harus secepatnya dihapus dari persyaratan penerimaan KIP," ujar Edrian.

Atas ketidaksesuaian data di lapangan tersebut, massa mendesak pemerintah segera mengevaluasi ulang mekanisme penentuan kriteria penerima bantuan agar mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dapat melanjutkan studi.

"Kami meminta pemerintah agar membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme penentuan penerima KIP Kuliah. Kebijakan tersebut harus memastikan mahasiswa baru yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi," ujarnya.

Melalui unjuk rasa susulan ini, KPIT menegaskan kembali agar Kemendiksaintek segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi atau menghapus kriteria desil dalam penerimaan KIP Kuliah.