Kritik Pidato Presiden Prabowo Disampaikan Tokoh Nasional dan Warga

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2026, memicu sorotan tajam dari berbagai pihak terkait ketidaksesuaian data serta realitas ekonomi masyarakat bawah. Sorotan publik mengemuka setelah Prabowo keliru menyebutkan nama, profesi, serta besaran upah seorang warga Kabupaten Bogor bernama Susanah yang disebut sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram, padahal pekerjaan aslinya adalah penjahit kain perca dengan upah Rp700 per kilogram. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menilai kekeliruan data tersebut sangat disayangkan karena disampaikan dalam forum resmi kenegaraan dan berpotensi mengaburkan substansi pidato.

"Pidato Kenegaraan Presiden @prabowo tanggal 14 Agustus 2026, seakan terhapus dari satu kalimat gaji pengupas bawang Rp700.000 per kilogram," kata Said Didu melalui akun media sosialnya.

Ia mempertanyakan kualitas masukan yang diterima Presiden dari jajarannya sebelum data tersebut dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat luas. "Kita sangat menyayangkan bahwa Bapak Presiden @prabowo saat ini sering sekali salah menyampaikan data yang diakui sebagai masukan dari bawahan," ujar Said Didu.

Ia menambahkan ada dua faktor utama yang memicu berulangnya kesalahan data tersebut di hadapan publik. "Penyebabnya, bisa karena kesalahan masukan atau keseleo lidah (slip of tounge). Ke depan hal seperti ini harus dikurangi bahkan dihilangkan," ungkap Said Didu.

Meski mengritik, ia mengimbau agar publik tidak hanya berfokus pada kesalahan teknis penuturan data semata. "Tapi kita juga sangat menyayangkan bahwa tidak sedikit tokoh yang habiskan waktu untuk lakukan framing kesalahan (mungkin keseleo lidah) tersebut, menutupi dan tidak membahas substansi lain yang disampaikan oleh Presiden untuk kepentingan rakyat," tambah Said Didu. Kondisi kontras atas narasi kesejahteraan pidato pemerintah juga dirasakan langsung oleh Yaumi, seorang buruh pengupas bawang merah di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Menjadi orang tua tunggal selama 16 tahun, ia mengupas sekitar 15 kilogram bawang per hari dengan tarif upah yang tidak pernah naik selama sepuluh tahun bekerja.

"Bawang ini dua sampai tiga hari sekali masuk, sehari bisa sekitar 15 kilogram mengupas bawang," ujar Yaumi saat ditemui di kediamannya.

Ia mengungkapkan bahwa upah kerja tersebut baru dibayarkan oleh pedagang setelah seluruh tumpukan bawang selesai dikupas. "Sudah dari awal upah saya segitu, tidak berubah, sudah sepuluh tahun," ungkap Yaumi. Pendapatan dari mengupas bawang tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari.

"Upahnya dibayar ketika bawang sudah bersih semua dikupas," tambah Yaumi.

Untuk bertahan hidup bersama anak dan cucunya, Yaumi kerap mengandalkan bantuan bahan pangan dari warga sekitar. "Saya tinggal di sini bertiga bersama anak dan cucu saya, suami saya sudah meninggal sekitar 16 tahun lalu dan anak saya stres," tutur Yaumi.

Ia mengakui hasil kerjanya hanya mampu memenuhi kebutuhan lauk pauk sederhana. "Sebenarnya belum bisa mencukupi kebutuhan, cuma dapat untuk membeli sayur," jelas Yaumi.

Bantuan pihak luar menjadi penopang utama ketersediaan beras di rumahnya. "Sementara kalau beras ada orang lain yang sering memberikan, dan ada pula sedekah dari orang," pungkas Yaumi. Selain masalah data dan realitas buruh, janji Presiden Prabowo untuk memberantas kebocoran kekayaan sumber daya alam (SDA) bernilai Rp2.664 triliun per tahun turut mendapat tantangan dari Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Amien menyoroti keberadaan tujuh perusahaan sektor tambang dan energi yang dikaitkan dengan adik kandung Presiden, Hashim Djojohadikusumo, seperti PT Arsari Tambang dan PT Mitra Stania Prima.

"Saya yakin Prabowo tak akan mungkin menindak tegas para pelaku pembocoran SDA kita, karena adik kandungnya sendiri tergolong yang membocorkan SDA Indonesia," ujar Amien Rais.

Pemerintah kini dituntut membuktikan komitmen penegakan hukum secara transparan dan tanpa tebang pilih terhadap seluruh entitas bisnis di sektor sumber daya alam.